PB KAMI tolak wacana Polri di bawah Kemendagri

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) Sultoni menolak wacana Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sultoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, mengembalikan Polri di bawah TNI maupun Kemendagri merupakan bentuk pengkhianatan terhadap reformasi yang sudah susah payah penuh pengorbanan diperjuangkan.

"Kalau ini diterapkan tentu menjadi langkah mundur dari perjalanan bangsa Indonesia," kata dia.

Menurut dia, TNI, Kemendagri dan Polri memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berbeda sehingga sangat tidak tepat menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.

"Namun demikian, kita tidak ingin Polri juga menjadi jumawa, demikian halnya dengan TNI. Sehingga, adanya gesekan antara personel TNI dan Polri di lapangan dapat dicegah," ujarnya.

Disebutkannya bahwa adanya usulan agar Korps Bhayangkara itu kembali di bawah TNI atau Kemendagri harus juga menjadi bahan evaluasi internal Polri untuk terus berbenah diri.

"Pertama, tentu Polri harus semakin bekerja profesional dan berintegritas. Kedua, jajaran Polri harus tegas tidak berpolitik praktis dan jangan ada 'cawe-cawe' urusan politik," kata Sultoni.

Dia pun memberikan catatan bahwa banyaknya kasus yang mendegradasi citra Polri akhir-akhir ini juga harus menjadi atensi besar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan reformasi dan berani menindak tegas jajarannya yang melanggar aturan.

"Kita sangat menyayangkan ada kasus polisi menembak polisi hingga polisi menembak masyarakat tanpa alasan kuat. Ini menjadi PR besar Kapolri untuk bisa mereformasi jajarannya," tegasnya.

Polri pernah berada di bawah struktur TNI. Melalui reformasi, Polri ditempatkan langsung di bawah presiden untuk memastikan akuntabilitas kepada pemimpin sipil tertinggi negara dan menjauhkan pengaruh militer dalam operasionalnya.

Usulan agar Polri berada di bawah Kemendagri sebelumnya disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus dalam jumpa pers di Jakarta pada Kamis (28/11).

PDIP mengusulkan posisi Polri dikembalikan di bawah TNI atau Kemendagri setelah partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merasa kekalahan mereka di Pilkada 2024 disebabkan oleh pengaruh pengerahan aparat Kepolisian.