Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin, Kamis (5/12), telah menjadi perbincangan publik, mulai dari Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 yang mengatur tentang Rincian APBN 2025, sampai anggota DPR menginterupsi rapat paripurna untuk minta kenaikan PPN dibatalkan.
Berikut lima berita pilihan ANTARA yang menarik untuk kembali dibaca:
1. Presiden Prabowo teken Perpres Rincian APBN TA 2025
Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 yang mengatur tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, sebagai dasar pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025.
Perpres yang dikutip di Jakarta, Kamis, berisi tentang rincian anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran, yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan perpres tersebut.
Anggaran pendapatan negara yang dimaksud, terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.
Selengkapnya baca di sini
2. Wapres minta perbaikan kurikulum olahraga bentuk pola hidup sehat anak
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta adanya perbaikan pada kurikulum pendidikan olahraga di sekolah agar membentuk pola hidup sehat pada anak, termasuk mencegah obesitas di usia sekolah.
Hal itu disampaikan Wapres saat memimpin rapat perdana Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di masa Kabinet Merah Putih, di Gedung Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Rabu (4/12).
"Perlu perbaikan kurikulum pendidikan olahraga sehingga bisa membentuk pola hidup sehat. Misalnya, untuk mencegah obesitas pada anak usia sekolah," kata Wapres berdasarkan keterangan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu malam.
Selengkapnya baca di sini
3. DPR minta pemerintah evaluasi pembantu presiden imbas ucapan Miftah
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengevaluasi kinerja para pembantu presiden menyusul pernyataan Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah kepada pedagang es teh yang viral di media sosial.
"Kami DPR juga melihat aspirasi masyarakat sudah meminta kepada pemerintah, tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun Utusan Khusus Presiden," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Dia pun mengaku tidak bisa memberikan tanggapan mengenai pemberian sanksi atas pernyataan Miftah Maulana yang memancing reaksi publik sebab kewenangan berada di pemerintah.
Selengkapnya baca di sini
4. Penetapan pemenang Pilkada DKI bisa lebih cepat dari jadwal 9 Desember
Pengumuman penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 bisa dilakukan lebih cepat atau lebih awal dari jadwal 9 Desember mendatang.
"Kalau tanggal 9 (Desember) sudah selesai atau mungkin bisa di tanggal 8 (Desember) sudah selesai," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Fahmi Zikrillah.
Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Provinsi DKI Jakarta berjalan lancar. "Saya kira bisa lebih awal," kata Fahmi usai menghadiri rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta di tingkat Jakarta Pusat di kawasan Gambir, Kamis.
Selengkapnya baca di sini
5. Anggota DPR interupsi di rapat paripurna minta kenaikan PPN dibatalkan
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyampaikan interupsi saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, untuk meminta pembatalan wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025.
Berdasarkan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menurut dia, PPN dapat diubah bukan hanya paling tinggi menjadi 15 persen, melainkan bisa juga diubah paling rendah menjadi 5 persen.
"Keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya," katanya.
Selengkapnya baca di sini
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024