Jakarta (ANTARA) - Persemaian Liang Anggang (PLA) di Kalimantan Selatan, secara resmi telah diresmikan bersamaan dengan empat skala besar yang lainnya, seperti Persemaian Labuan Bajo (NTT), Persemaian Mandalika (NTB), Persemaian Likupang (Sulawesi Utara) dan Persemaian Toba (Sumatera Utara).
Kelima persemaian tersebut sekaligus menyusul Persemaian Modern Rumpin yang ada di Jawa barat dan Persemaian Mentawir di IKN guna Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang telah mengalami proses evolutif, terutama dalam hal pendekatan target dari yang awalnya berdasarkan jumlah bibit yang berhasil ditanam, menjadi jumlah luasan areal yang berhasil ditanami.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rut Krüger Giverin.
"Kegiatan rehabilitasi lahan penanaman pohon harus jelas dan ada realisasi konkrit tentang berapa luas hasil yang telah ditanam dan yang akan dicapai pemulihannya hasil dari penanaman pohon," kata Siti Nurbaya melalui keterangan resminya di Jakarta, Minggu.
Ia menceritakan pengalamannya sejak 2015-2016 hingga 2022-2023 yang bisa menjadi pertimbangan kejelasan luasan areal yang berhasil ditanam, sehingga memunculkan hutan-hutan baru setelah 5-6 tahun penanaman.
Baca juga: Menhut tinjau rumah produksi bibit kawasan ibu kota baru Indonesia
Menurutnya, Skema Public-Private Partnership (PPP) PLA seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian PUPR Ditjen Sumber Data Air (BWS Kalimantan III) untuk penyediaan airnya serta PT. Adaro Energy Indonesia untuk konstruksi areal produksinya, sudah sangat tepat.
Ia mengatakan pembangunan persemaian skala besar merupakan paradigma baru dari pelajaran sangat berharga, yaitu kombinasi kerja antara pola pembibitan banyak jenis bibit atau pohon yang biasa dilakukan pemerintah melalui persemaian permanen, dikombinasikan dengan pembibitan skala sangat besar, dengan puluhan hingga juta bibit dengan pola monokultur yang biasa diterapkan oleh Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Tidak hanya itu saja, kolaborasi juga dilakukan bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai dari proses perencanaan, distribusi, hingga monitoring bibitnya.
Bibit dari PLA diharapkan dapat mempercepat kegiatan RHL di wilayah pengelolaan BPDAS Barito, baik yang dilakukan oleh Kementerian LHK maupun yang dilakukan pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) mengatakan keberadaan PLA dapat mendukung Gerakan Revolusi Hijau yang diprogramkan pihaknya untuk memulihkan lahan.
Baca juga: Menteri LHK soroti kolaborasi pemerintah-swasta percepat kegiatan RHL
"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sangat mendukung pembangunan PLA, karena akan membantu mensukseskan program Gerakan Revolusi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan, juga mendukung target pengurangan emisi yang tercantum dalam target NDC Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui Program Indonesia FOLU Net Sink 2030," ujarnya.
Saat ini Indonesia telah menegaskan agenda Indonesia’s FoLU Net Sink 2030, sebagai aksi mitigasi yang menunjukkan ambisi aksi iklim dalam pelaksanaan target kinerja melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis, salah satunya melalui Program RHL yang lebih masif dan terstruktur.
Selain itu upaya-upaya lain melalui berbagai Program RHL, khususnya pada lahan-lahan kritis, daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor, waduk/bendungan, dan daerah-daerah tangkapan air pada semua tipe ekosistem.
"Sebagaimana komitmen-komitmen yang selalu disampaikan pada berbagai forum global/multilateral, Indonesia memandang penting untuk memastikan bahwa komitmen-komitmen tersebut dipenuhi melalui kebijakan dan aksi-aksi nyata, untuk menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya melalui Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Persemaian Skala Besar ini adalah salah satu wujud konkretnya," tutur Siti Nurbaya.
Baca juga: Kepala lembaga-duta besar terkesan dengan bibit di persemaian Mentawir
"Semua persemaian skala besar yang sudah beroperasi saat ini, memiliki kapasitas produksi 5 juta sampai 15 juta bibit per tahun," kata Siti Nurbaya.
Dalam pembangunan ini, pihaknya menggunakan dana-dana dari Kerjasama Indonesia dan Norwegia melalui Partnership in Support of Indonesia’s Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang mendukung target aksi mitigasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Selanjutnya pemerintah akan mengembangkan sistem distribusi bibit, supervisi dan monitoring pertanaman, reward kredit karbon dengan aksi mitigasi iklim, pengembangan efek berantai ekonomi bagi masyarakat, guna mengembangkan nexus iklim dan hutan, climate and forest.
Dengan begitu, Indonesia bakal menghasilkan kredit karbon yang berkualitas tinggi dengan kerja-kerja simultan aksi iklim yang berkualitas (partisipatif, regulatif, sistematis, multiplier) serta kredit karbon dengan environmental high integrity.
Baca juga: KLHK: persemaian Mentawir telan biaya konstruksi Rp339 miliar
Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
