Jakarta (ANTARA) - Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan terhadap upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan produktivitas budi daya perikanan air tawar di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk menyokong program swasembada pangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Ahmad Yohan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu menyatakan kondisi geografis Kalteng yang luas dapat dimaksimalkan untuk mengembangkan budi daya ikan patin dan nila.
"Oleh karena itu,untuk meningkatkan produktivitas perikanan budi daya di provinsi tersebut Komisi IV DPR bersama KKP mengupayakan kemudahan memperoleh pinjaman modal bagi pembudidaya tradisional," katanya menyampaikan hasil kunjungan kerja reses di Kalteng.
Menurut dia, kunjungan kerja reses tersebut untuk memastikan upaya Pemerintah dalam rangka swasembada pangan, dan memastikan kegiatan perikanan baik darat, tawar dan laut semakin maju.
Ahmad Yohan menyatakan DPR bersama KKP akan terus memfasilitasi dan berkoordinasi dengan pihak Perhimpunan Bank Negara (Himbara) untuk memerangi agar pembudidaya tradisional tidak terjerat dengan pinjaman online (pinjol) atau rentenir.
"Kucuran KUR ini sangat diharapkan masyarakat pembudidaya tradisional dan jangan dipersulit," katanya.
Selain itu, Yohan menemukan kendala lain yang dihadapi pembudidaya ikan air tawar di Kalteng yakni sulitnya akses jalan produksi. Padahal sarana jalan produksi akan mempengaruhi sukses tidaknya program swasembada pangan, sehingga pembudidaya tidak kesulitan mengangkut hasil panen.
"Kami minta kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas agar dapat mendukung kelancaran jalan akses produksi budi daya sehingga peningkatan kesejahteraan pembudidaya dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan," ujarnya.
Yohan berharap semoga anggaran KKP bisa bertambah untuk menggenjot produksi benih ikan bermutu dan meningkatkan produksi pakan mandiri yang berkualitas dalam membantu kelompok pembudidaya ikan tradisional meningkatkan produksinya secara berkelanjutan.
Sementara itu Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu menyebut Kalteng merupakan provinsi terluas di Indonesia atau setara dengan 1,5 kali Pulau Jawa, dengan kondisi geografis yang didominasi oleh lahan gambut punya potensi besar untuk kegiatan budi daya ikan patin, khusus Kabupaten Kapuas, produksi saat ini mencapai 12.850 ton per tahun.
"Usaha budi daya ikan di lahan gambut memiliki potensi yang menjanjikan. Dengan pengelolaan lahan yang baik, lahan gambut dapat dijadikan kolam ikan air tawar yang produktif seperti ikan patin dan ikan nila," ujarnya.
Plt. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin Samsul Bahrawi menyatakan telah menyalurkan dukungan bantuan benih ikan patin siam dan ikan nila berkualitas kepada kelompok pembudidaya ikan di Kapuas.
Ikan patin siam memiliki nilai ekonomi tinggi dan cenderung lebih tahan terhadap oksigen rendah dan keasaman air. Sedangkan ikan nila sebagai salah satu komoditas unggulan KKP mampu juga memiliki kemampuan bertahan hidup yang tinggi.
Keunggulan benih ikan air tawar dari BPBAT Mandiangin dan Instalasi Budi Daya Ikan Lahan Gambut (IBILAGA) Pulang Pisau yaitu pertumbuhan cepat, juga dengan cepat beradaptasi pada kondisi perairan di Kalteng seperti di Kapuas, sehingga mengurangi angka kematian yang menyebabkan kerugian.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan mendukung penuh kegiatan budi daya yang dijalankan oleh masyarakat. Beberapa program yang dihadirkan untuk menyokong produktivitas pembudidaya di antaranya Kampung Perikanan Budi Daya dan program revitalisasi tambak.
Kabupaten Kapuas telah ditetapkan sebagai Kampung Budi Daya Patin melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 16 tahun 2022 dan Kepmen KP No. 111 tahun 2023.
Baca juga: Komisi IV DPR RI dukung penuh lumbung pangan di Merauke
Baca juga: Komisi IV DPR dukung strategi Kementan wujudkan swasembada pangan
Baca juga: FAO dan KKP pulihkan populasi ikan arowana di Kalteng
Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
