Pemerintahan baru dinilai jadi harapan baru pemberantasan korupsi

Jakarta (ANTARA) - Mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2013–2015 Suwarsono Muhammad menilai bahwa pemerintahan baru menjadi harapan baru dalam upaya pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Suwarsono di tengah-tengah acara Peluncuran Buku Pendidikan Antikorupsi dan Pengenalan Kortastipidkor Polri dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 di Gedung PTIK Polri, Jakarta, Senin.

“Sekarang ini bisa disebut sebagai momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menjadi negara yang kembali bersih karena ada pemerintahan baru. Biasanya, setiap ada pemerintahan yang baru, ada kepemimpinan baru, itu harus punya visi baru, dan tanda-tanda untuk itu ada,” ucapnya.

Menurutnya, harapan upaya memberantas korupsi di masa pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perjalanan Indonesia dalam memberantas korupsi sudah berlangsung lama dan prosesnya naik-turun. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa itu adalah hal yang wajar dan seluruh elemen masyarakat tidak boleh lelah untuk membangkitkan semangat memerangi korupsi.

“Tidak boleh lelah untuk terus-menerus masyarakat sipil ini mendesakkan agar negara yang kita miliki bersama-sama ini menjadi negara yang maju dan juga bersih,” ucapnya.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono.

Ia berharap pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo benar-benar melaksanakan salah satu poin Astacita terkait pemberantasan korupsi.

“Yang dilakukan adalah perubahan dalam patronasi ekonomi yang sudah mengakar ini dengan cara memberdayakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, langkah lain yang harus dilakukan adalah mengembalikan marwah KPK dan mendorong reformasi sistem penegakan hukum dan reformasi partai politik, terutama terkait isu pembiayaan politik yang begitu mahal.

“Itu terbukti di Pilpres kemarin dan Pilkada yang baru berlangsung di mana banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan dan itu harus dicari solusinya karena kalau tidak ada, itu sama saja usaha antikorupsi hanya angan-angan,” kata dia.

Diketahui, peringatan Hakordia digelar setiap tanggal 9 Desember. Acara puncak Hakordia tahun ini akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 9–10 Desember 2024 dengan mengusung tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju".