BPOM siap kawal program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya memiliki 13 program unggulan yang siap mengawal program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Senin.

Dalam menyukseskan program pemerintah tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian yang terlibat seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional.

Dalam program ini, BPOM memang selalu dilibatkan dari mulai hingga akhir pendistribusiannya. Hal tersebut dikarenakan merujuk dari tugas, pokok, dan fungsi BPOM yang dinilai penting dalam menjamin berbagai makanan yang disajikan ke masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang. Di mana, Indonesia mendapatkan bonus demografi pada tahun tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut terdapat 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis yang dapat mencegah bencana demografi.

Ia menegaskan program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dijadwalkan bergulir mulai 2 Januari 2025. Pada tahap awal, program ini akan berlangsung selama 3 bulan dengan menyasar 3 juta penerima manfaat dan dialokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN.