OIKN berkoordinasi dengan Polda Kaltim pengamanan objek vital di IKN

Termasuk untuk pengamanan SPAM air minum, jadi itu sudah sebagai objek vital

Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur terkait pengamanan objek vital di Nusantara seperti Istana Negara, Istana Garuda, gedung-gedung pemerintahan hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

"Kami sudah koordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Timur, dan di sana sudah ada kantor satelit Badan Intelijen Negara (BIN)," ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin.

Menurut Basuki, koordinasi pengamanan objek-objek vital tersebut selain meliputi Istana Negara, Istana Garuda dan gedung-gedung pemerintahan, instalasi listrik serta fasilitas-fasilitas krusial lainnya juga mencakup pengamanan SPAM air minum sebagai objek vital.

"Termasuk untuk pengamanan SPAM air minum, jadi itu sudah sebagai objek vital," katanya.

Di samping itu, Basuki juga menambahkan bahwa pada tahun 2025 OIKN akan membangun 12 pos pengamanan di IKN.

"Tahun 2025 kita akan bikin pos-pos, ada 12 pos (pengamanan) yang akan kita buat," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada 17 Agustus 2028.

Dirinya menyampaikan fokus pembangunan IKN saat ini pada kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif dapat berkantor di IKN.

Kendati saat ini fokus utama pada percepatan swasembada pangan, pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan IKN.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan Presiden RI Prabowo Subianto disebutkan memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.

Menurut dia, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo secara khusus mengingatkan bahwa pembangunan IKN harus difokuskan sebagai salah satu prioritas infrastruktur penting bagi berjalannya pemerintahan.