Semarang (ANTARA News) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa Fraksi PDIP konsisten mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai bentuk demokrasi yang baik.

"Sampai hari ini RUU tentang Pilkada masih dibahas di DPR dan dari awal PDIP menyatakan sikapnya tetap ingin pilkada dilaksanakan secara langsung dan tidak dipilih melalui DPRD," katanya di Semarang, Jumat.

Hal tersebut disampaikan Puan usai membuka Pendidikan dan Pelatihan Kader Madya DPD PDIP Jawa Tengah di Hotel Gumaya Semarang yang akan berlangsung pada 5-7 September 2014.

Puan mengaku heran dengan sikap tiga fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (PAN, Partai Gerindra, dan Partai Golkar, red) terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pilkada.

"Seperti diketahui bersama bahwa teman-teman dari Koalisi Merah Putih berubah pikiran dan menginginkan pilkada dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, melainkan melalui DPRD," ujarnya.

Menurut dia, mengubah sesuatu hal yang sudah diputuskan bersama itu bukan hanya kemudian setuju atau tidak setuju atau langsung menjadi tidak langsung tapi harus dilihat dari dampaknya pada masyarakat dan apa yang akan terjadi di lapangan.

"Kalau alasannya menolak pelaksanaan pilkada secara langsung itu karena efisiensi biaya, apakah hal itu menjamin kalau pilkada kembali dilakukan melalui DPRD akan lebih efisien," katanya.

Mengenai kemungkinan PDIP akan melakukan "walk out" pada pengambilan keputusan pengesahan RUU tentang Pilkada, Puan mengaku belum dapat memastikannya.

"Kita lihat nanti, yang pasti PDIP tetap komitmen menghargai semua keputusan yang sudah diputuskan bersama pada 2009," ujarnya.

Yang terpenting harus dipikirkan, kata dia, apa yang terbaik untuk kepentingan rakyat, bukan apa yang terbaik untuk pribadi atau golongan tertentu.

Seperti diwartakan, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Golkar secara mendadak mengubah sikap politiknya terkait dengan rencana pemerintah menginginkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD.

Sikap ketiga fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih itu mengikuti Fraksi Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan yang memang sejak awal menyetujui draf pemerintah agar pilkada secara langsung dihapuskan di tingkat kabupaten/kota.

(KR-WSN/H015)

Pewarta: Wisnu Adhi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014