Wamendagri tegaskan pentingnya birokrasi yang kompeten-berintegritas

Jangan sampai kepala daerah bergerak sendiri sesuai dengan visi dan misinya, tidak nyambung dengan target nasional tadi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sistem birokrasi pemerintah yang kompeten dan berintegritas dalam melayani masyarakat.

Menurut dia, hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Presiden memberikan arahan yang sangat konkret. Kalau dirangkum, kalau diperas, bapak/ibu sekalian adalah harapan beliau, birokrasi melayani rakyat dengan tidak saja memiliki kapasitas, tetapi juga integritas," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Demi membangun sinergi birokrasi antara pemerintah, sambung dia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menggelar Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024.

Rapat yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo ini juga menjadi momentum dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Selain itu, dia juga menegaskan pentingnya mendukung astacita atau delapan misi yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo.

Astacita memuat agenda penting yang wajib menjadi perhatian semua kepala daerah seperti swasembada pangan, hilirisasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

"Lagi-lagi fokus pada kedaulatan pangan. Ketiga, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi akan berlanjut, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan," jelasnya.

Baca juga: Wamendagri: Investasi kunci utama pembangunan Papua Barat Daya

Untuk mencapai program pemerintah, menurut dia, perlu sinkronisasi agar setiap kepala daerah tidak bergerak sendiri-sendiri.

"Jangan sampai kepala daerah bergerak sendiri sesuai dengan visi dan misinya, tidak nyambung dengan target nasional tadi," tambah Bima.

Selain itu, dia juga menyoroti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang dinilai berlangsung aman dan damai.

"Ini ditunjukkan dengan tidak adanya gangguan sistem keamanan di daerah yang signifikan. Angka-angka menunjukkan bahwa secara umum gangguan keamanan bisa dibilang tidak signifikan, kecuali di beberapa daerah," ujarnya.

Bukan hanya pilkada, kata dia, sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia juga terbilang aman jika dibandingkan dengan beberapa negara di dunia.

"Maka, sekali lagi penyelenggaraan pemilu kita bisa dikatakan aman, damai, dan lancar," pungkasnya.