Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Nisa Felicia menilai pemerintah harus menggandeng sekolah-sekolah swasta secara lebih masif untuk menambah daya tampung peserta didik.

"Daya tampung bisa dipenuhi tidak hanya dengan menambah sekolah negeri, tapi juga dengan menambah daya tampung pendidikan yang dijamin oleh negara, sehingga bisa saja nama sekolahnya sekolah swasta, tetapi pembiayaannya dipenuhi oleh negara," kata Nisa Felicia dalam diskusi publik bertajuk "Transformasi Sistem Zonasi PPDB: Menuju Pendidikan Merata dan Inklusif", di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, upaya ini sudah dilakukan di beberapa daerah, termasuk di Jakarta dengan program PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) Bersama.

Untuk itu, pihaknya tidak setuju dengan wacana penghapusan sistem zonasi pada PPDB.

"Kalau hapuskan zonasi dan kembali ke sistem lama, seolah-olah masalah selesai tapi buat kelas sosial yang mana? Karena berarti anak-anak miskin jadi susah lagi masuk sekolah negeri," kata Nisa Felicia.

Menurut dia, masalah sistem zonasi pada PPDB adalah kurangnya daya tampung.

"Sehingga pendidikan yang diadakan oleh negara belum dapat diakses secara utuh," kata Nisa Felicia.

Menurut dia, ada empat tipologi akses pendidikan di daerah, yakni kabupaten/kota yang jumlah sekolah negerinya memadai, kabupaten/kota yang jumlah sekolahnya memadai bila ditambah dengan sekolah swasta, kabupaten/kota yang jumlah sekolahnya belum memadai meski ditambah dengan sekolah swasta, dan kabupaten/kota yang tidak memiliki sekolah swasta.

"Jadi empat daerah yang berbeda ini, solusinya berbeda-beda," kata Nisa Felicia.

Baca juga: PGRI ingatkan sistem PPDB harus nilai siswa secara holistik
Baca juga: Mendikdasmen serap berbagai aspirasi terkait sistem zonasi hingga UN

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024