Dia mengatakan komunikasi intensif dengan konstituen menjadi kunci utama mencapai laporan kinerja sukses dan memuaskan sebagai wakil rakyat.
"Tanpa komunikasi intensif dengan rakyat, khususnya dari daerah pemilihan, tidak mungkin kinerja anggota dewan berjalan maksimal," ujarnya di Jakarta, Senin.
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang namanya kembali tercatat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 tersebut mengatakan melalui konstituen maka segala keluhan dan permasalahan diketahui sehingga dapat diupayakan membantu menyelesaiakannya.
Politisi mewakili Aceh itu mengaku tidak harus menunggu masa reses dan mengaku hampir sebulan dua kali turun ke lapangan sekaligus mendengar aspirasi masyarakat, terutama di daerah asal ia melenggang ke Senayan.
"Pembangunan insfrastruktur desa masih menjadi hal penting. Ke depan, Insya Allah akan semakin diperhatikan," kata lulusan IAIN Ar Raniry Aceh tersebut.
Nasir Djamil mengakui tak bisa berjalan dan menyelesaikan permasalahan rakyat seorang diri, tetapi harus didukung kerja sama antara legislatif dan eksekutif sehingga berkesinambungan dan tercapai hasil maksimal.
Sementara itu, sebagai perwakilan fraksi yang duduk di komisi membidangi persoalan hukum dan hak asasi manusia, politisi kelahiran Medan, 22 Januari 1970 tersebut memberi angka enam kepada kementerian yang dipimpin Amir Syamsudin selama menjadi menteri hukum dan HAM periode ini.
Menurut dia, masih ada yang harus diubah pada jajaran kementerian pemerintahan mendatang, khususnya reformasi di tubuh kejaksaan, pengadilan dan kepolisian.
"Pembenahan secara substansial dan transparansi harus tetap berjalan, terutama anggaran," kata Nasir.
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
