KI DKI usulkan indeks partisipasi publik untuk ukur kinerja Bawaslu

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mengusulkan pengembangan indeks partisipasi masyarakat untuk mengukur kinerja Bawaslu sekaligus memperoleh umpan balik publik secara berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menekankan pentingnya interkoneksi data dan informasi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas badan publik penyelenggara pemilu dalam Pilkada DKI Jakarta.

“Partisipasi publik dapat diimplementasikan melalui penyampaian informasi yang terkoneksi secara 'omni-channel'. Informasi harus disampaikan secara detail dan menarik sehingga mampu menciptakan interkoneksi dengan publik," kata Luqman di Jakarta, Kamis.

Luqman juga menyampaikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kualitas Pilkada mendatang. Pertama, publikasi data sengketa Pilkada sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

Kedua, penyusunan laporan hasil pengawasan yang komprehensif sebagai acuan data dasar (baseline data) bagi para pemangku kepentingan pemilu untuk meningkatkan kualitas Pilkada di masa depan.

Baca juga: Warga Jakarta ingin gubernur baru segera bekerja

Luqman mengapresiasi penyelenggaraan Pilkada Jakarta yang dinilai berlangsung damai dan tertib, meskipun terdapat beberapa catatan dari masyarakat.

Ia berharap transparansi dan akuntabilitas Bawaslu, khususnya dalam hal interkoneksi data terus ditingkatkan untuk mendukung suksesnya Pilkada mendatang.

Anggota Bawaslu DKI Jakarta sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Burhanuddin menyampaikan apresiasi masukan yang disampaikan oleh KI DKI Jakarta.

“KI DKI Jakarta adalah mitra penting dalam pelaksanaan Pilkada. Masukan yang diberikan menjadi panduan bagi kami untuk meningkatkan kualitas pengawasan," kata Burhanuddin.