Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa keberhasilan dari sebuah negara tidak sekadar diukur dari pertumbuhan ekonominya.
Rini, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis, mengatakan keberhasilan sebuah negara juga dapat diukur dengan pelayanan publik yang memenuhi harapan maupun kebutuhan masyarakat secara adil, cepat, dan efisien.
Rini menjelaskan bahwa tolok ukur tersebut merupakan hal yang dipelajari Kementerian PANRB dari beberapa negara di dunia.
“Misalnya di Singapura. Singapura itu menggabungkan pelayanan fisik dengan pelayanan digital, dan ada optimalisasi sistem dengan lingkungan kerja yang lebih fleksibel,” katanya.
Kemudian, Korea Selatan. Menurut dia, konsistensi dalam mengadopsi teknologi informasi ke dalam setiap praktik, layanan, dan proses bisnis, dapat menjadi contoh.
“Kemudian kita lihat di Azerbaijan dan Georgia. Kami sering belajar kepada Azerbaijan dan Georgia. Kita lihat bahwa di Azerbaijan dan Georgia itu pelayanan bisa terintegrasi dari mulai pusat sampai ke daerah,” ujarnya.
Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa program mal pelayanan publik (MPP) yang telah ada sejak 2017 diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia.
“Konsep mal pelayanan publik ini dilakukan dengan menyatukan seluruh layanan yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun layanan-layanan swasta. Ini kami kumpulkan ke dalam satu tempat,” jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian PANRB, sejak 2017 hingga 12 Desember 2024 telah terdapat 272 MPP di seluruh Indonesia.
Baca juga: Menteri PANRB beri tiga pesan untuk pemda tingkatkan layanan MPP
Baca juga: Menteri PANRB: Arahan Presiden soal pelayanan publik jadi perhatian
Baca juga: Kementerian PANRB targetkan seluruh kabupaten/kota punya MPP pada 2025
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024
