Menteri Trenggono pastikan implementasi ekonomi biru bebas korupsi

Transparansi pelaksanaan program, meningkatkan partisipasi publik, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat penegakan hukum adalah bagian penting yang wajib diterapkan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memberikan peringatan kepada seluruh jajarannya agar implementasi program-program ekonomi biru bebas dari praktik korupsi.

“Tata kelola yang baik dan bersih menjadi salah satu modal untuk memastikan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan termasuk program Blue Economy terlaksana dengan baik, mencapai sasaran yang diharapkan,” kata Trenggono dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Trenggono menegaskan bahwa tata kelola yang baik dan bersih merupakan modal penting untuk menjamin kualitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Hal itu termasuk dalam penerapan program ekonomi biru yang bertujuan mewujudkan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dia juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan program untuk memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sektor kelautan yang transparan dan akuntabel.

"Transparansi pelaksanaan program, meningkatkan partisipasi publik, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat penegakan hukum adalah bagian penting yang wajib diterapkan," ucapnya.

Dia juga mengajak seluruh pegawai untuk memaknai nilai integritas dan anti korupsi dengan kacamata yang lebih luas, tidak sebatas mengaitkan dengan penegakan hukum.

Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah mengungkap sejumlah prestasi yang berhasil diraih KKP sepanjang tahun 2024, diantaranya 21 unit kerja dari tiga Unit Eselon I yaitu Ditjen PKRL, BPPMHKP dan Ditjen Perikanan Tangkap, berhasil memperoleh ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Kemudian dua unit kerja di tingkat nasional yaitu PPS Cilacap dan BPSPL Padang, serta 13 unit kerja lainnya meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari hasil penilaian Internal KKP.

"Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 dari Ombudsman yaitu sebesar 91,15 (Kualitas Tertinggi)," kata Tornanda.