Jakarta (ANTARA) - Direktur Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Desy Andriani mengatakan direktorat yang dipimpinnya diperkuat dengan tiga subdirektorat (subdit).
“Terbentuknya Direktorat PPA-PPO ini memang cukup baru, disahkan dengan Perpol Nomor 13 Tahun 2024 pada tanggal 17 Oktober 2024. Sudah ditugaskan juga tiga orang pelaksana tugas untuk Kasubdit (Kepala Subdit),” kata Brigjen Pol. Desy dalam acara diskusi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.
Baca juga: Kemenko Polhukam: Direktorat PPA-PPO harus diisi polwan mumpuni
Pada Subdit I yang menangani tindak pidana terhadap perempuan dan kelompok rentan, dipimpin oleh Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo.
Lalu, Subdit II yang menangani tindak pidana terhadap anak dipimpin oleh Kombes Pol. Ganis Setyaningrum.
Terakhir, pada Subdit III yang menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dipimpin oleh Kombes Pol. Amingga Meilana Primastito.
Adapun Brigjen Pol. Desy selaku Dirtipid PPA-PPO, didampingi oleh Kombes Pol. Enggar Pareanom selaku Wadirtipid PPA-PPO.
Dalam penataan struktur Direktorat PPA-PPO, kata dia, pihaknya akan melakukan penguatan secara 4M, yaitu man (sumber daya manusia), money (uang), material (materiel), dan method (metode).
Baca juga: Polri perkuat komitmen dalam penanganan tindak pidana PPA-PPO
Dirinya berharap agar penyusunan sumber daya manusia serta struktur di dalam Direktorat PPA-PPO bisa segera rampung pada Januari 2025.
“Untuk (struktur, red.) yang lain tentunya secara bertahap dan strategi kita ke depan bagaimana 4M ini tertata. Semoga di bulan tahun baru, di bulan Januari 2025, semua sudah ada,” ucapnya.
Brigjen Pol. Desy mengatakan Direktorat PPA-PPO yang dibentuk pada bulan Oktober lalu itu akan melaksanakan tugas pencegahan hingga penanganan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan di Indonesia.
Untuk mewujudkan keberhasilan direktorat ini, kata dia, upaya-upaya yang dilakukan juga tidak terlepas dari kolaborasi dan koordinasi yang harmonis dari lintas kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan.
“Semoga ini merupakan suatu cikal bakal yang bagus, dan ke depan kita harus berbicara dari mulai hulu sampai ke hilir,” ucapnya.
Baca juga: Irwasum Polri: Polwan berperan penting di Direktorat PPA-PPO
Baca juga: Komnas HAM: Direktorat PPA dan PPO Polri sangat dibutuhkan
Baca juga: Pengamat: Perlu dukungan SDM dan anggaran untuk Direktorat PPA dan PPO
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024