PM baru Prancis diminta dengarkan masukan oposisi terkait APBN

Moskow (ANTARA) - Marine Le Pen, pemimpin fraksi National Rally di parlemen Prancis, pada Jumat (13/2) meminta Perdana Menteri baru Francois Bayrou untuk mendengarkan oposisi ketika menyusun anggaran negara 2025.

Di platform X, Le Pen menulis bahwa PM yang baru perlu segera melindungi Prancis.

"Kami memintanya untuk melakukan apa yang pendahulunya tidak ingin lakukan: mendengarkan dan mendengar pihak oposisi untuk menyusun anggaran yang masuk akal dan bijaksana," tulisnya.

"Kebijakan lain apa pun yang hanya akan dilakukan menjadi kelanjutan Macronisme yang sudah dua kali ditolak dalam pemungutan suara (di parlemen) hanya akan berujung pada kebuntuan dan kegagalan," kata Le Pen menambahkan.

Presiden Emmanuel Macron telah menunjuk Francois Bayrou, politisi berusia 73 tahun dan pemimpin partai sentris Modem yang bersekutu dengan Renaisans (partai Macron), sebagai perdana menteri.

Mathilde Panot dari fraksi France Unbowed menyatakan partai sayap kiri tersebut akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap Bayrou.

Sementara itu, ketua partai sayap kanan National Rally Jordan Bardella mengatakan bahwa partainya tidak akan terburu-buru mengajukan mosi tidak percaya.

Bardella mengingatkan Bayrou tentang "garis merah" Reli Nasional, yakni kenaikan pajak, penghapusan penggantian biaya pengobatan, dan pengubahan dana pensiun.

"Perdana menteri baru harus mempertimbangkan situasi politik baru dan memahami bahwa ia tidak memiliki baik legitimasi demokratis maupun mayoritas di Majelis Nasional, yang menunjukkan bahwa dialog diperlukan dengan semua kekuatan yang diwakili di parlemen," ujarnya.

Parlemen Prancis telah menggulingkan pendahulu Bayrou, Michel Barnier, dari Partai Republik, melalui voting mosi tidak percaya pada 4 Desember setelah Barnier melangkahi parlemen untuk mendorong rancangan anggaran jaminan sosial 2025.

RUU tersebut berlandaskan rencana "penghematan", termasuk pemotongan pengeluaran untuk kebutuhan publik sebesar 40 miliar euro (Rp672,4 triliun), dan 20 miliar euro (Rp336,2 triliun) lainnya akan diperoleh melalui kenaikan pajak.

Barnier membela langkahnya, dengan mengatakan bahwa rancangan tersebut bertujuan untuk mengurangi utang publik, yang telah mencapai 3,2 triliun euro (Rp53,79 kuadriliun), atau 112 persen PDB, melalui pengenaan pajak pada perusahaan dan orang kaya.

Barnier berencana mengurangi defisit anggaran dari sekitar 6,1 persen PDB menjadi 5 persen pada 2025 dan 3 persen pada 2029.

Sumber: Sputnik-OANA

Baca juga: Francois Bayrou, PM baru akhiri kebuntuan politik di Prancis

Baca juga: PM Prancis digulingkan lewat mosi tidak percaya