Harus dibuat aturan yang melarang konversi lahan pertanian subur.Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin memberikan rekomendasi kepada pemerintahan baru nanti yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla agar melarang konversi lahan pertanian subur menjadi areal perumahan.
"Harus dibuat aturan yang melarang konversi lahan pertanian subur. Jika mau bangun rumah sebaiknya di lahan kering, jangan di kawasan pertanian yang masih produktif dan subur," kata Suryamin, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, sangat disayangkan apabila lahan pertanian produktif dan subur dialihfungsikan untuk perumahan. Alasannya, lahan tersebut memiliki potensi dalam menopang ketahanan pangan nasional.
Justru dia menyarankan Jokowi-JK lebih fokus untuk memperluas lahan pertanian, bukan sebaliknya mengalihfungsikan lahan produktif.
Suryamin juga mengharapkan data Sensus Pertanian 2013 (ST2013) yang diadakan oleh BPS dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan sektor pertanian.
"Data ST2013 ini diharapkan dapat dipakai oleh pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan menyusun strategi dalam meningkatkan sektor pertanian," kata dia.
Bagi Suryamin, ketahanan pangan juga harus ditopang oleh para petani yang menggarap lahan. Meski begitu, BPS mencatat penurunan lima juta petani dalam sepuluh tahun terakhir karena mereka kerap merugi setelah panen.
Lebih lanjut, Kepala BPS mengatakan penyerapan tenaga kerja di pertanian lebih besar daripada sektor lain sebesar 34,4 persen dari 38,07 juta penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Ironisnya, sebagian besar petani berada di bawah garis kemiskinan.
Menurut dia, dari 28,28 juta orang miskin di Indonesia justru didominasi oleh para pekerja di sektor pertanian sebanyak 80--90 persen.
"Kebanyakan adalah para buruh petaninya, bukan pengelolanya. Para buruh itu yang menyirami, menyemai dan memanen untuk pemilik atau pengelola lahan," kata dia.
(A061)
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
