Jakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai menyusun program kerja organisasi untuk mengawal rencana pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum MUI K.H M Anwar Iskandar saat ditemui usai membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4 di Jakarta, Selasa sore, mengatakan bahwa aspek keagamaan, pendidikan, ekonomi dan persatuan Indonesia akan menjadi perhatian khusus dalam program kerja MUI setidaknya dalam satu tahun ke depan.
MUI sebagai organisasi pelayan umat (khodimul ummah) dan mitra pemerintah (shodiqul hukumah) memiliki setidaknya dua hal yang akan dipedomani dalam menjalankan program kerja tersebut.
"Pertama memberikan contoh dedikasi kepada masyarakat, dan kedua menjadikan kinerja antara pemerintah-ulama semakin baik, hingga dapat membawa Indonesia yang kuat, maju dan di Ridhoi Allah subhanahu wa ta'ala," kata dia.
Baca juga: MUI kaji proyek strategis nasional PIK 2 dalam Mukernas ke-4
Baca juga: MUI mendukung komitmen Prabowo terhadap ekonomi kerakyatan
Menurut dia, untuk mendapatkan ridho hingga dapat mencapai tujuan pembangunan tersebut maka syaratnya adalah harus bersih dari korupsi, manipulasi atau perbuatan bertentangan dengan norma sebagaimana yang selalu digaungkan oleh Presiden Prabowo dalam setiap kesempatan.
"Jadi tidak berlebihan apabila Majelis Ulama, cendekiawan Muslim mempunyai kepedulian yang besar (menyusun program kerja) terhadap bagaimana meningkatkan kualitas umat, memerangi kebodohan dengan pendidikan, dan pendekatan agama untuk perbaikan karakter bangsa," ucapnya.
Mukernas MUI ke-4 diselenggarakan secara terpusat di sebuah hotel di Jakarta, 17-19 Desember 2024. Kegiatan tersebut diikuti 304 peserta yang terdiri dari Dewan Pertimbangan MUI, Dewan Pimpinan MUI, Pimpinan MUI Provinsi seluruh Indonesia, perwakilan ormas Islam dan tamu lainnya.
Dalam pembukaan Mukernas MUI ini turut dihadiri oleh Mantan Wakil Presiden RI ke-13 K.H Ma'ruf Amin, Menteri Agama K.H Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Gubernur Lemhanas RI Ace Hasan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan sejumlah Duta Besar negara sahabat.*
Baca juga: MUI sebut usulan evaluasi pemilihan kepala daerah gagasan realistis
Baca juga: Ketua Komisi Dakwah MUI: Dai harus lebih jaga lisan pada era digital
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024