Kejutan untuk Megawati

Kejutan untuk Megawati

Ketua-ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta Megawati Soekarnoputri menjabat menjadi ketua umum partai hingga tahun 2020. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Semarang (ANTARA News) - Megawati Soekarnoputri tak kuasa menahan air mata. Ia terharu sekaligus terkejut.

Seluruh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta dia untuk kembali menjabat menjadi ketua umum hingga tahun 2020.

Usul tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, mewakili 32 Ketua DPD PDIP lainnya saat menyampaikan pandangan umumnya di hadapan Megawati dan Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) serta 1.590 peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.

Suasana Marina Convention Center, Semarang, Sabtu (20/9) pagi, pun menjadi meriah. Gemuruh tepuk tangan bergema. Teriakan "Merdeka.. Merdeka.. Merdeka..! bersahut-sahutan.

Hal itu terjadi di luar skenario Rakernas IV yang sesungguhnya tidak akan membahas Kongres PDIP pada April 2015, melainkan membahas perubahan haluan partai yang selama sepuluh tahun berada di luar pemerintah kini menjadi partai pemerintah.

Agenda Rakernas IV pun jadi tidak sesuai jadwal karena para Ketua DPD PDIP memutuskan tidak menggunakan hak konstitusinya untuk menyampaikan pandangan umum. Rakernas yang dijadwalkan baru berakhir pada Minggu sore ini akhirnya ditutup secara resmi pada Sabtu (20/9) malam.

"Setelah kemenangan Pileg dan Pilpres, PDIP membutuhkan kawalan yang solid, ideologi, dan prestasi. Sehingga pemerintahan Jokowi benar-benar di jalan Trisakti. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang ideologis," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sirmadji Tjondropragolo.

Ketua DPD PDIP Papua, Komarudin Watubun, menambahkan sosok Megawati masih dbutuhkan sebagai figur pemersatu PDI Perjuangan.

"Apalagi PDI Perjuangan kemarin diberi mandat oleh rakyat sebagai pemenang legislatif dan presiden," katanya.

"Kemenangan ini juga dibentuk pola pemerintahan yang memperjuangkan ajaran Bung Karno lewat Trisakti. Ini perjuangan ideologi lewat butuh daya tahan juang yang kuat. Kami bukan tidak melihat ada calon muda. Tapi kami ingin mempersatukan seluruh komponen PDI Perjuangan," jelasnya.

Rekomendasi tersebut akhirnya ditetapkan sebagai keputusan pertama Rakernas IV PDI Perjuangan.

"Rakernas secara bulat dan aklamasi mengusulkan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin PDI Perjuangan pada peirode 2015-2020 yang akan diputuskan dan ditetapkan pada Kongres IV Partai tahun 2015," ujar Ketua Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga PDIP Puan Maharani, yang juga putri  Megawati, saat membacakan hasil Rakernas IV.


Mengawal Jokowi

Apabila Megawati dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP sampai 2020, maka putri kedua Presiden pertama Indonesia Soekarno itu akan semakin memantapkan sosoknya sebagai ketua umum partai terlama sepanjang sejarah politik Indonesia, selama 27 tahun.

Megawati, yang setelah tamat Sekolah Menengah Atas menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran Bandung dan Universitas Indonesia tapi tidak sampai lulus, dinilai memiliki cukup banyak pengalaman politik.

Tahun 1986 ia mulai masuk ke dunia politik sebagai Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Cabang Jakarta Pusat. Dan setelah itu Megawati hanya membutuhkan waktu satu tahun untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya tahun 1993, Megawati terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum partai. Namun pemerintah tidak puas hasil pemilihan itu. Megawati pun dilengserkan dari jabatannya dalam Kongres PDI di Medan tahun 1996, yang memilih Soerjadi sebagai ketua umum baru.

Megawati tidak gentar. Ketika kemudian Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI diserang, ia tidak berhenti dan tidak mengakui hasil dari kongres PDI di Medan.

Akhirnya, PDI pun terbelah. PDI di bawah Soerjadi dan PDI pimpinan Mega. Pemerintah mengakui Soerjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah tetapi massa PDI lebih berpihak pada Mega.

Tahun 2014 pun menjadi momentum penting bagi PDIP. Partai berlambang banteng itu akhirnya meraih kemenangan dalam pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.

Rakernas IV itu juga menjadi momentum politik penting bagi PDIP yang secara resmi menyatakan perubahan sikap politik partai sebagai partai pemerintah setelah selama sepuluh tahun menjadi partai oposisi.

Megawati diusulkan menjadi ketua umum dan diminta mengawal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Usul itu pertama kali dicetuskan oleh Jokowi saat menyampaikan Visi Misi Program Aksi Presiden Terpilih dalam kongres tertutup, Jumat (19/9) malam.

"Di bagian akhir penyampaian program-program tersebut, Jokowi secara langsung dan terbuka mengungkapkan isi hatinya meminta pada Ibu Mega untuk melanjutkan kepemimpinan PDIP periode 2015-2020," kata Ketua Steering Committee Rakernas IV PDIP Andreas Hugo Pareira.

"Ada keinginan untuk menjaga soliditas partai dan sinergitas tiga pilar partai yaitu eksekutif, legislatif dan struktur partai. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan partai yang kuat, soliditas pemerintahan dan legislatif,"  tambah dia.

Meski sempat mengingatkan bahwa usianya sudah menginjak 67 tahun, Megawati akhirnya menyatakan bersedia kembali memimpin partai.

"Saya melihat ke depan ini terutama untuk membantu Presiden Pak Jokowi yang InsyaAllah dilantik pada 20 Oktober. Sehingga kalau saya melihat ada hal-hal yang perlu dilanjutkan, yang membutuhkan sosok ketua umum yang mengerti baik sebagai ketua organisasi sebuah partai," katanya.

"Dan saya kan juga pernah jadi presiden satu kali sehingga ini bisa bersinergi bagaimana cara untuk dalam lima tahun ini bisa membuat banyak kemajuan di Indonesia," jelas Megawati.

Megawati mengaku sangat terkejut. Ia juga tidak mengetahui secara persis apakah rekomendasi tersebut didorong oleh Jokowi.

"Tidak tahu ya ini tiba-tiba inspirasinya apa. Sehingga memang saya kaget juga, kebetulan saya lagi makan salak hampir saja ketelan bijinya," kata Megawati.


Regenerasi

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa PDIP telah berhasil menjalankan regenerasi di partai, meski memutuskan kembali memilih Megawati sebagai ketua umum.

Menurut Tjahjo, banyak kepengurusan PDIP dari pengurus cabang dan kabupaten kota yang dipegang kader muda, begitupun dengan anggota legislatif yang terpilih.

"Pengejawantahan regenerasi jangan dilihat dari satu struktur saja tetapi secara komprehensif. Kedua, PDIP ini ada proses sejarah. Sejak awal Bung Karno melahirkan PNI sampai PDIP yang diketuai Bu Mega dan senior-senior partai," jelas Tjahjo.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani juga mengatakan bahwa regenerasi PDIP sudah berjalan sangat baik.

"Sudah banyak sekali yang kami munculkan. Contohnya Jokowi yang diusulkan oleh Ibu Mega bisa menjadi presiden yang akan dilantik. Jadi kaderisasi dan regenerasi tentu saja buat kami itu hal utama yang dilakukan dalam konsolidasi 10 tahunan ini," kata Puan.

"Kaitannya dengan ketua umum, masih ada sosok Ibu Mega yang menjadi perekat dan pemersatu di kami dan semua itu diputuskan sesuai mekanisme internal yang berlaku di PDIP," tambahnya.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, menilai keputusan Rakernas untuk mengusulkan Megawati kembali menjadi ketua umum PDIP memiliki beberapa makna politik.

Makna pertama, kata Ari, sebagai bagian dari strategi internal untuk membangun soliditas partai ketika PDIP sudah mengubah haluan menjadi partai pemerintah.

"Usulan Megawati sebagai ketua umum akan mencegah manuver politik di kalangan internal partai maupun dorongan kekuatan eksternal jelang kongres PDIP 2015," ujar Ari.

"Soliditas partai jelas dibutuhkan untuk menghadapi tantangan politik yang pasti dihadapi Pemerintahan Jokowi-JK terutama di parlemen. Tanpa konsentrasi dan dukungan yang solid dari PDIP, tantangan yang dihadapi Jokowi-JK akan semakin berat," tambahnya.

Makna lain dari usulan tersebut, lanjut Ari, adalah upaya untuk memangkas spekulasi yang berkembang bahwa Jokowi akan mengambil alih kepemimpinan PDIP setelah terpilih menjadi presiden.

"Hal itu diperkuat oleh inisiatif untuk mengusulkan itu justru datang dari Jokowi sendiri. Apa yang dilakukan Jokowi tentu dibaca sebagai langkah preventif dari upaya untuk membenturkan Jokowi dengan Megawati dalam Kongres PDIP tahun depan," jelas Ari.

Ia juga menilai usul memilih kembali Megawati sebagai ketua umum partai membawa kepentingan PDIP untuk tetap mengandalkan kepemimpinan partai yang kuat guna mengawal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

"Karena keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK menjadi pertaruhan partai. Walaupun PDIP banyak figur muda namun Megawati masih dibutuhkan secara internal karena menjadi.simbol solidarity makers serta miliki kharisma yang dipatuhi seluruh elite," katanya.

Namun, menurut dia, Megawati akan menghadapi ujian. Ia harus menyiapkan PDIP untuk memunculkan regenerasi kepemimpinan yang sehat.

"Ujian bagi Mega adalah menyiapkan pelembagaan demokrasi internal sehingga memunculkan regenerasi kepemimpinan yang sehat," katanya.

Menurut dia, Megawati sesungguhnya sudah memulai langkah menyiapkan regenerasi kepemimpinan dengan membuka ruang bagi tokoh politisi muda seperti Jokowi dan Ganjar pranowo dalam rekrutmen politik.

"Tidak mungkin Jokowi, Rieke dan Ganajar bisa dicalonkan tanpa intervensi Mega. Peran inilah yang diuji selanjutnya di partai," jelas Ari.

Rakernas IV PDIP pun punya alasan sendiri untuk mengusulkan kembali Megawati menjadi pemimpin partai.

"Ideologi hadir sebagai pengarah sekaligus landasan bagi kebijakan pemerintahan negara. Berkaitan dengan itu, dibutuhkan pula seorang pemimpin partai yang berkarakter, ideologis, konsisten, dan memiliki komitmen yang kuat untuk memimpin, mengawal, dan mengawahkan ideologi partai dalam pemerintahan," demikian salah satu sikap politik dan rekomendasi dari hasil Rakernas IV PDIP.


Oleh Monalisa
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2014

Komentar