Gubernur Sulbar nilai Demokrasi kembali ke zaman Orba

Gubernur Sulbar nilai Demokrasi kembali ke zaman Orba

ilustrasi Anggota DPR dari Fraksi Partai Gokar mengangkat tangan memilih mekanisme pilkada langsung saat voting dalam rapat paripurna yang membahas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (26/9). Dari hasil voting, mekanisme pemilihan kepala daerah secara tak langsung mendapat 226 suara sementara mekanisme pilkada tak langsung mendapat 135 suara. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean ()

Pada akhirnya kita kembali ke masa Orde Baru dengan disahkannya UU Pilkada itu karena kepala daerah akan dipilih melalui parlemen,"
Mamuju (ANTARA News) - Gubernur Sulawesi Barat, H Anwar Adnan Saleh menyatakan, dengan disahkannya UU Pilkada oleh DPR RI, sama halnya demokrasi di negara ini kembali ke zaman Orde Baru (Orba).

"Pada akhirnya kita kembali ke masa Orde Baru dengan disahkannya UU Pilkada itu karena kepala daerah akan dipilih melalui parlemen," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Jumat.

Menurut dia, pemilihan langsung yang dilaksanakan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir ini telah berjalan maksimal karena rakyatlah yang menentukan langsung calon pemimpinnya.

"Saya ini menjadi gubernur selama dua periode merupakan produk pemilihan langsung oleh rakyat. Karena ini perintah UU maka kita harus taat asas dan taat hukum untuk mewujudkannya," kata Anwar.

Ketua DPD Golkar Sulbar non aktif ini menyampaikan, secara pribadi ia mengaku kecewa karena ternyata teman-teman DPR RI tidak mampu mempertahankan sistem demokrasi yang susah payah dibangun selama ini.

"Saya tidak mengatakan kita mundur. Tetapi, demokrasi yang dibangun dengan susah payah mengharuskan kita kembali ke masa Orde Baru," kata Anwar.

Dia mengatakan, UU Pilkada yang sudah diputuskan DPR sebuah realitas yang harus dihargai dan dijalankan. Seiring dengan keputusan itu, kedepan kompetensi dari wakil rakyat juga ditingkatkan.

"Untuk memilih seseorang yang akan menjadi kepala daerah itu, integritas dan kompetensi harus menjadi tolak ukur pertama. Kita berharap, ada kemajuan setelah ini," ujarnya.
(KR-ACO/F003)

Pewarta: Aco Ahmad
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2014

Wapres: Pilkada langsung biar dievaluasi DPR

Komentar