MKGR: Postur APBN 2025 masih sangat tangguh dengan PPN 12 persen

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir menilai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 masih sangat tangguh dan tidak akan mengganggu ekonomi masyarakat seiring adanya rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2025.

"Kita juga Dewan Pakar sudah mengkaji dan tadi disimpulkan bahwa insyaallah postur APBN kita di tahun 2025 masih cukup tangguh, masih sangat tangguh, bukan cukup, sangat tangguh dengan kenaikan PPN 1 persen dan tidak terlalu mengganggu masyarakat menengah ke bawah," kata Adies dalam Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025 Ormas MKGR di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Senin.

Ia beralasan Presiden Prabowo Subianto telah banyak memberikan bantuan kepada masyarakat di awal masa kepemimpinannya.

Adies juga meyakini kenaikan PPN ini akan ketat dikawal hanya untuk barang mewah.

"Karena Presiden dan pemerintah telah memberikan banyak subsidi-subsidi dan juga mengawal dengan ketat bahwa kenaikan 1 persen itu hanya untuk barang-barang mewah dan kalangan atas," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 bakal tetap dijalankan sesuai mandat Undang-Undang (UU).

Wacana PPN 12 persen tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disusun pada 2021.

Kala itu, pemerintah mempertimbangkan kondisi kesehatan hingga kebutuhan pokok masyarakat yang terimbas oleh pandemi COVID-19.

"Artinya, ketika kami membuat kebijakan mengenai perpajakan, termasuk PPN ini, bukannya dilakukan dengan membabi buta dan seolah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap sektor lain, seperti kesehatan dan bahkan waktu itu termasuk makanan pokok," pungkas Sri Mulyani.

Baca juga: Menko PM: Pengetatan perjalanan dinas luar negeri efisiensi APBN

Baca juga: Wamenkeu: RI komitmen perkuat keuangan negara lewat tiga strategi