"Justru pemerintah senantiasa berupaya untuk memajukan kualitas demokrasi di negara ini, di mana salah satunya disalurkan melalui forum diskusi BDF yang memungkinkan sharing pandangan atau informasi," kata Julian dalam pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.
Meski demikian, Julian menambahkan, pemerintah tidak juga bisa memaksa agar sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang menolak undangan untuk berpartisipasi dalam BDF VI yang akan berlangsung mulai Jumat (10/10), untuk hadir.
"Namun, bila kemudian ada pihak yang diundang tidak bersedia hadir, pemerintah juga tidak bisa memaksa agar hadir karena menghormati hak dan pilihan individu maupun kelompok," ujarnya.
BDF yang diprakarsai Presiden Yudhoyono, merupakan acara tahunan yang telah menjadi bagian dari kalender kegiatan diskursus demokrasi di Asia Pasifik, yang melibatkan wakil-wakil pemerintah (inter-governmental) di kawasan tersebut.
Sejak pencetusannya di tahun 2008, BDF ditujukan sebagai forum untuk meningkatkan kerja sama regional dan internasional di bidang pemajuan demokrasi yang bersifat inklusif. Pendekatan yang diterapkan BDF adalah saling bertukar pengalaman terbaik masing-masing negara dalam proses berdemokrasi.
BDF VII akan dipimpin bersama oleh Presiden Yudhoyono dengan Presiden Filipina, Benigno Simeon Aquino III. Selain itu, BDF VII juga akan dihadiri oleh dua kepala negara lainnya, yakni Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah dan PM Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao.
Tema BDF VII adalah "Evolving Regional Democratic Architecture: The Challenges Of Political Development, Public Participation And Socio-Economic Progress In The 21st Century".
Pewarta: Panca Hari Prabowo
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014
