Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) hingga penjelasan Pemerintah soal pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berikut sejumlah berita politik sepekan untuk Anda simak kembali.
1. Program makan bergizi gratis siap dimulai di 190 titik di 26 provinsi
Program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.
“Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, Minggu (5/1).
Hasan mengatakan hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil dan menyusui.
Baca selengkapnya di sini.
2. Istana ungkap target 5.000 dapur MBG operasional pertengahan 2025
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkap target pemerintah untuk mencetak 5.000 kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum makan bergizi gratis di pertengahan 2025.
Sejauh ini, Hasan Nasbi menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 1.000 kepala SPPG yang seluruhnya telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).
"Kepala SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready (siap), yang sudah dididik di Unhan. Nanti penempatan mereka berdasarkan kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya ditempatkan di sana," kata Hasan Nasbi kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/1).
Baca selengkapnya di sini.
3. Menko Yusril: Menteri-parpol sudah koordinasi usai putusan MK soal PT
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa para menteri dan perwakilan partai-partai politik sudah berkoordinasi untuk menindaklanjuti putusan terbaru Mahkamah Konstitusi terkait presidential threshold (PT).
"Memang belum ada rapat koordinasi secara langsung untuk membahas masalah (putusan MK) ini, tapi konsultasi antar para menteri juga dengan parpol-parpol itu sudah terjadi untuk membahas implikasi dari putusan MK yang merupakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1).
Baca selengkapnya di sini.
4. Presiden bentuk satgas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi
Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat (10/1), menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.
Baca selengkapnya di sini.
5. Menpan RB sebut ASN belum dipindah ke IKN dalam waktu dekat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebut dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat, belum ada aparatur sipil negara yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dia menjelaskan kementeriannya masih mendata kembali para ASN di seluruh kementerian/lembaga, mengingat ada penambahan beberapa kementerian dan lembaga serta perubahan nomenklatur kementerian yang berpengaruh kepada penempatan ASN-nya.
“Jangka pendeknya tentunya kami untuk IKN memang belum menyentuh terlebih dahulu sekarang untuk perpindahan orangnya. Tadi saya bilang, orangnya memang mau dipindah yang mana? Saya enggak punya data lagi, sekarang datanya sudah beda,” kata Menpan RB saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/1), setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto.
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025