Bagaimana orang tua anak dengan disabilitas itu bisa dilibatkan, terutama terkait dengan jenis makanan yang harus disesuaikan, karena ada beberapa disabilitas ini ada dietnya
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Disabilitas (KND) meminta kepada pemangku kepentingan terkait dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan kepada anak dengan disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk melibatkan orang tua dalam pelaksanaannya.
"Bagaimana orang tua anak dengan disabilitas itu bisa dilibatkan, terutama terkait dengan jenis makanan yang harus disesuaikan, karena ada beberapa disabilitas ini ada dietnya," kata Komisioner KND Kikin Tarigan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.
Kikin memaparkan terdapat sejumlah ketentuan khusus terkait makanan yang boleh dikonsumsi oleh anak dengan disabilitas, misalnya makanan dengan kandungan gluten, kasein, fenol, serta bahan tambahan makanan yang dapat memicu munculnya sikap agresif bagi anak penyandang autisme.
Di samping itu, lanjutnya, terdapat pula pantangan untuk mengonsumsi makanan olahan seperti daging/ayam olahan siap saji bagi penyandang down syndrome, kemudian permen dan ikan bermerkuri bagi anak dengan Gangguan Pemusatan Perhatian (ADHD), dan lain sebagainya.
Baca juga: 55 siswa SLB Cahaya Jaya Jakarta antusias nikmati Makan Bergizi Gratis
"Jangan sampai tujuan baik ini malah berdampak nggak baik, anak-anaknya menjadi gagal diet seperti itu," ujarnya.
Dalam pelaksanaan Program MBG, Kikin menekankan pemerintah perlu menerapkan tiga prinsip utama, yakni tak ada satupun yang tertinggal (no one left behind), partisipasi bermakna termasuk pelibatan orang tua, serta perlakuan dan perlindungan lebih bagi kelompok rentan.
"Disabilitas ini adalah situasi khusus yang harus juga diperhatikan secara khusus juga. Artinya, mungkin bagi sebagian orang akan beranggapan ini ini merepotkan, tapi ini memang haknya mereka untuk mendapatkan perlakuan secara khusus," tutur Kikin Tarigan.
Baca juga: Menko PMK: Makan Bergizi Gratis tingkatkan kualitas dan tradisi makan
Dalam kesempatan terpisah Tenaga Ahli Komisi Edukasi Badan Gizi Nasional (BGN) Dedi Supriyadi mengatakan menu yang disiapkan, termasuk di sejumlah SLB di Indonesia, pada awal penerapannya ini mengacu kepada angka kecukupan gizi anak.
Di kemudian hari ia berharap kepada Kepala Sekolah Luar Biasa yang terlibat untuk dapat melapor terkait apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak kepada pihak-pihak terkait.
"Mungkin kalau bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, diharapkan sekolahnya melapor ke dapur, ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait apa-apa saja yang bisa mereka konsumsi. Sehingga, mungkin nanti dalam hal pelayanan dan juga pemberian makanannya disajikan secara khusus," ucapnya.
Baca juga: Khofifah berharap Program MBG dapat tingkatkan IQ anak Indonesia
Baca juga: Pemerintah siapkan evaluasi, ukur dampak MBG ke penerima manfaat
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025