Bintang Mahaputera Adipradana merupakan tanda kehormatan tertinggi setelah tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia yang diberikan presiden kepada seseorang yang mempunyai jasa besar terhadap bangsa dan negara. Penerima penghargaan tersebut dinilai telah memiliki pengabdian dan pengorbanan di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, serta bidang lain yang memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara. Serta darmabakti dan jasa yang bersangkutan diakui secara luas di tingkat nasional maupun internasional. Penghargaan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 89/TK/Tahun 2014 yang telah ditandatangani oleh Presiden SBY.
"Saya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak khususnya kepada seluruh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang selama ini senantiasa bekerja keras dalam membangun sektor kelautan dan perikanan sebagai prime mover perekonomian nasional," ungkap Sharif
Di era kepemimpinan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif menempuh industrialisasi perikanan sebagai salah satu fokus atau tujuan utamanya. Kebijakan industrialisasi yang dirintis sejak 2012 ini sebagai upaya memenuhi tuntutan kemajuan di dalam negeri dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara kompetitor yang telah melakukannya dalam beberapa dasawarsa terakhir.
Industrialisasi kelautan dan perikanan yang merupakan kelanjutan dari minapolitan dilakukan melalui modernisasi sistem produksi dan manajemen dari tingkat hulu sampai hilir. Ini bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan daya saing secara global. Semisalnya, modernisasi sistem produksi lewat inovasi teknologi produksi dan paket sistem manajemen di komoditas udang, patin, dan bandeng.
Berkat tangan dinginnya pula, sektor kelautan dan perikanan tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional. Ditinjau dari dampak nasional, kontribusi pria kelahiran Yogyakarta tersebut dalam pembangunan ekonomi Indonesia cukup besar, tercermin dari hasil kinerjanya selama menjabat. Ini ditandai dengan pencapaian sembilan indikator yang telah melampaui target di tahun 2013. Di antaranya, Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan tumbuh 6,9 persen berada di atas PDB pertanian dan PDB nasional. Di mana PDB pertanian hanya mampu membukukan 3,5 persen dan PDB nasional sebesar 5,8 persen. Tren positif itu diikuti dengan peningkatan produksi perikanan budidaya mencapai 29,9 persen di mana pada tahun 2013 tercatat produksi perikanan budidaya mencapai 13,7 ton. Kemudian produksi garam rakyat telah mencapai tahap swasembada garam konsumsi sejak tahun 2012. Tak ketinggalan, nilai ekspor hasil perikanan terus meningkat, hingga menembus lebih dari 3 miliar dolar AS, bahkan tahun 2013 mencapai 4,16 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 7,84 persen.
Dalam kurun waktu menjadi Men KP, Sharif juga berhasil mendorong disahkannya Rancangan Undang Undang (RUU) Kelautan menjadi Undang Undang Kelautan. Produk regulasi ini menjadi payung hukum untuk mengatur pemanfaatan laut secara komprehensif dan terintegrasi. Kehadirannya semakin mempertegas keterpaduan kebijakan dan peraturan yang ada, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan secara nyata. Selain itu di bawah kepemimpinannya pula, telah disahkannya UU tentang perubahan UU No. 27/2007. Regulasi ini mengakomodasi dan menjamin hak masyarakat adat setempat dan nelayan tradisional. Di sini ada 4 poin penting UU itu, yaitu pertama, pemberdayaan masyarakat, masyarakat hukum adat dan nelayan tradisional, kedua penataan investasi, ketiga mekanisme sistem perijinan, dan empat, pengelolaan kawasan konservasi laut nasional. Tak ketinggalan dalam tahun ini pula, KKP sukses meraih quatrick (empat kali berturut-turut) predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena, KKP dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) KKP tahun 2013 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Selain itu, KKP juga telah memperoleh nilai A atau sangat baik dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Penilaian ini melengkapi raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu yang lalu.
Sedangkan di bidang pelayanan publik, Sharif yang menahkodai KKP kembali menerima penghargaan predikat kepatuhan standar pelayanan publik yang diberikan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Predikat ini menjadi bukti nyata atas komitmen KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan kementerian. Sementara di sisi lain, KKP menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Presiden R.I. pada 13 Des 2013 atas prestasinya dalam pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUD) dalam pembangunan kelautan dan perikanan
Di sisi lain, dalam bidang internasional, kiprah Sharif pun telah diakui oleh dunia. Di mana Sharif secara gencar mempromosikan pengelolaan kelautan berkelanjutan. Pada tahun 2012 di Rio + 20 - Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio De Janeiro, Brasil, Presiden RI telah memperkenalkan Ekonomi Biru (Blue Economy) sebagai komitmen Indonesia dalam mempromosikan laut yang berkelanjutan dan pengembangan perikanan. Selain itu, karena peran pentingnya, Aliansi Global menyepakati Indonesia sebagai pusat dari pengembangan sektor kelautan yang telah mengadopsi tiga unsur yakni ekosistem, sosial ekonomi dan sistem pengelolaan perikanan berkelanjutan yang selanjutnya disebut dengan "Jakarta Compass". Selain itu, pria kelahiran 10 Oktober 1948 ini juga menerima penghargaan dari 4 institusi pendidikan di AS. Lembaga pendidikan di negeri paman sam tersebut memberikan penghargaan "Outstanding Achievement Award In Recognition of Your Extraordinary Leadership for Blue Economy in Indonesia and the Coral Triangle Initiative". Penghargaan ini diberikan karena Sharif memiliki visi dan komitmen dalam penerapan Blue Economy serta aksi nyata untuk melindungi pusat keanekaragaman hayati laut di gugusan wilayah Segitiga Karang Dunia. Sedangkan di tingkat nasional, misalnya Sharif C Sutardjo mendapat anugrah penghargaan Jubilium ke-50 dari Universitas Mahendradatta
(Unwar) Denpasar berkat kemampuannya menciptakan kondisi berdikari di bidang ekonomi.
Pemberian tanda jasa diberikan setiap tahun dalam rangka peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini terdapat 77 orang penerima tanda jasa, baik itu Bintang Mahaputera Adipradana, Mahaputera Utama, Mahaputera Nararya, Bintang Jasa Utama, dan Bintang Jasa Nararya.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Lilly Aprilya Pregiwati, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Telp. 021-3520350)
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2014
