"Tim Transisi sudah merespon dan akan memperjuangkan permintaan kami yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi pada angkutan umum dan barang," kata Ketua Umum DPP Organda Eka Sari Lorena di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, Organda menolak kenaikan BBM bersubsidi karena tidak ada insentif nyata kepada angkutan umum dan barang, sehingga akan memberatkan ekonomi keluarga sopir angkutan umum.
"Malah insentif dan bebas pajak yang diberikan ke mobil murah yang penikmat BBM subsidi, yang jelas salah sasaran sekali," kata dia.
Menurut dia, kebijakan pemerintah tidak mengedepankan keberpihakan kepada terciptanya angkutan umum penumpang dan barang yang berkelanjutan.
Selain itu, katanya, angkutan liar marak beroperasi dan mengambil porsi angkutan umum sehingga membahayakan kelangsungan operator yang sah memiliki izin resmi.
"Belum ada tindakan konkrit pemerintah terhadap maraknya pertumbuhan angkutan liar tanpa izin," kata dia.
Ia mengatakan pemerintah harus mengutamakan BBM berubsidi bagi angkutan umum dan barang agar tetap dapat beroperasi melayani masyarakat," katanya. (SDP-82/E001)
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
