Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menyatakan orientasi kerja lembaganya masih berfokus pada penataan internal hingga menyerap dan memetakan kebutuhan untuk mengentaskan kemiskinan di daerah selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto.

"Memang, karena kami lembaga yang baru, benar-benar baru, bukan pecahan kementerian, jadi tentu pertama menyusun struktur organisasi dan tata kelola (SOTK)," katanya saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pembahasan SOTK tersebut tinggal menunggu penomoran dari kementerian terkait, dan ini ditargetkan rampung dalam sepekan pekan depan.

Baca juga: BP Taskin prioritaskan sektor digital guna ciptakan ekonomi inklusif

BP Taskin memastikan setelah SOTK terbit, segera mengeluarkan peraturan untuk memulai sejumlah intervensi program kerja pemerintah bidang pengentasan kemiskinan dan juga membuka penerimaan staf/pegawainya.

Budiman mengaku bahwa stuktural BP Taskin yang saat ini baru ditempati pejabat setingkat eselon 1-2 dan beberapa orang pegawai, sehingga semua dilakukan masih secara bertahap.

BP Taskin juga sudah merampungkan 90 persen draf Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2024-2029. Tetapi, menurut dia, rencana induk akan dirilis setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari Bappenas diterbitkan.

Terlepas dari semua itu, ia menegaskan bahwa sejak dilantik oleh Presiden Prabowo pada 22 Oktober tahun lalu, dirinya bersama Wakil Ketua BP Taskin Nanik S Deyang, secara aktif langsung melakukan orkestrasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah untuk membahas skema pengentasan yang efektif dan efisien.

Dalam hal ini, BP Taskin memiliki sembilan pendekatan dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pendekatan tersebut melibatkan sembilan sektor utama, yakni pangan, hunian, perumahan, energi terbarukan, transportasi, pendidikan, kesehatan, industri kreatif, dan industri digital.

Adapun sembilan sektor itu, kata dia, akan dikembangkan hingga dapat menjadi ekosistem baru yang fokusnya menjadikan masyarakat miskin bisa terlibat dan berperan sebagai wirausaha maupun sasaran investasi nantinya.

BP Taskin sebelumnya juga menjalin kerja sama internasional bidang investasi inovasi teknologi dengan perusahaan asal Hong Kong, China, salah satunya Hong Hong Cyberport. Investasi tersebut dinilai akan bermanfaat bagi 25 juta rakyat miskin Indonesia.

Baca juga: BP Taskin: Sembilan pendekatan sektor untuk pengentasan kemiskinan

Baca juga: BP Taskin libatkan pemerintah desa untuk mengentaskan kemiskinan

Perusahaan tersebut menjanjikan kepada BP Taskin mereka siap memberi kemudahan akses terhadap teknologi bagi seluruh rakyat miskin Indonesia sekaligus mengedukasi mereka hingga mampu menciptakan peluang pekerjaan dalam ekosistem bisnis digital berbasis masyarakat.

BP Taskin optimistis pengalaman keberhasilan Pemerintah China mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi dalam 40 tahun terakhir itu juga bisa diterapkan untuk melakukan hal serupa bagi bangsa Indonesia.

"Tapi, kami meminta kepada mereka semua ini harus konkret dalam 3 bulan ke depan,” kata dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Indonesia per September 2024 sebesar 8,59 persen. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan itu turun sebesar 0,38 persen pada 2025, dan terus ditekan hingga menjadi di bawah 6 persen pada 2029.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025