Karena itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis Fachruddin mengatakan, KMB akan mengawal dengan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap dan menindak jika ada menteri yang telah diberi tanda merah dan kuning oleh KPK.
"Komitmen kami adalah pemerintahan Jokowi-JK yang bersih. Karena itu, pernyataan KPK saat pelantikan kabinet yang menegaskan akan menangkap 8 nama yang masuk dalam daftar kuning dan merah akan kita dukung," ujar Fachruddin dalam rilisnya, di Jakarta, Kamis.
Disebutkan Fachruddin, tentunya KPK telah memiliki bukti awal yang kuat terkait nama-nama yang dimasukannya dalam daftar kuning dan merah. Pasalnya, sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak akan gegabah memberikan rekomendasi kepada Jokowi agar tidak memilih nama-nama itu menjadi menteri.
"Pernyataan KPK tentunya memiliki sandaran bukti yang kuat. Karena itu kita terus dorong agar KPK bisa membuktikanya pada publik. Siapakah delapan nama itu, tersangkut kasus apa? Dan bagaimana tindakan KPK," tandasnya.
Sekretaris Jendral (Sekjen) KBM, Yulianto W. Rahardjo, menilai, pengungkapan nama-nama yang masuk daftar kuning dan merah KPK sangat penting bagi mereka yang tak jadi menteri.
"Mereka tentu bertanya-tanya, apakah nama mereka masuk dalam daftar KPK atau tidak. Mereka tentu tidak ingin namanya tercemar jika pengungkapannya tidak dilakukan secepatnya. Agar publik tenang dan pemerintah juga bisa fokus bekerja," tuturnya.(*)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
