Minat masyarakat ikut program magang ke Jepang tinggi

Dalam program ini Karawang mendapatkan kuota khusus sebanyak 200 orang untuk berkesempatan magang di Jepang

Karawang (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyebutkan minat masyarakat mengikuti program magang ke Jepang yang digulirkan pemerintah pusat cukup tinggi.

Kepala Disnakertrans Karawang Rosmalia Dewi di Karawang, Kamis, mengatakan hingga kini ada sekitar 4.300 pendaftar yang ingin mengikuti program magang ke Jepang.

Namun setelah dilakukan seleksi, kata dia, hanya 1.200 peserta yang bisa mengikuti sosialisasi program magang ke Jepang pada tahap pertama. Hal tersebut menandakan kalau antusiasme masyarakat Karawang dalam mengikuti program magang ke Jepang luar biasa.

Program magang ke Jepang ini diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama dengan International Manpower Development Organization Japan (IM Japan), dengan tujuan antara lain mendapatkan pengalaman kerja di lingkungan industri Jepang.

"Dalam program ini Karawang mendapatkan kuota khusus sebanyak 200 orang untuk berkesempatan magang di Jepang," kata Rosmalia.

Menurut dia, program tersebut digulirkan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk menanamkan disiplin, etos kerja, dan wawasan global yang akan berguna dalam pengembangan karier pada masa depan.

"Dengan adanya sosialisasi, calon peserta akan memperoleh informasi lengkap mengenai syarat, tahapan seleksi, manfaat, serta prosedur pendaftaran program magang ke Jepang," kata dia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan memberikan apresiasi tinggi terhadap Pemkab Karawang yang telah mempersiapkan calon tenaga kerja dengan baik melalui program sosialisasi magang ke Jepang.

Menurut dia, program ini merupakan langkah penting dalam memperkenalkan peluang kerja internasional bagi para generasi muda di Karawang.

"Program magang ke Jepang ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mengurangi kemiskinan dan menekan angka pengangguran terbuka, yang menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi daerah," kata Wamenaker.