Menteri PANRB dorong profesionalitas TNI dalam bertugas

TNI tidak hanya bertugas menegakkan kedaulatan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mendorong profesionalitas dan integritas setiap prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

Pasalnya, kata Menteri PANRB, TNI memiliki tugas penting melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa.

"Rapim TNI Tahun 2025 menjadi momentum bagi TNI meningkatkan kinerja dalam menyukseskan pembangunan nasional untuk mendukung Astacita menuju Indonesia Emas 2045," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menteri PANRB mengingatkan kepada TNI tidak hanya bertugas menegakkan kedaulatan negara, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung program pembangunan nasional, termasuk penguatan reformasi birokrasi yang lebih baik, serta mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Astacita.

Dalam konteks tersebut, TNI menjadi pilar utama dalam prioritas nasional ke-2, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Di sisi lain, TNI juga memiliki kontribusi penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik 2025—2029 dan berbagai program prioritas Presiden.

Dalam sektor penanggulangan kemiskinan, kata Rini, TNI berperan membantu pemulihan wilayah pascabencana dan mengawal pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

TNI juga memiliki peran strategis dalam pencegahan stunting dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis.

Selain itu, TNI turut berperan dalam mengawal pemberian makan bergizi gratis di wilayah terpencil dan pelosok dengan bantuan transportasi dan personel TNI.

Pada kesempatan tersebut, dia berharap TNI ke depan dapat melakukan penguatan profesionalisme personel, serta melakukan penguatan kelembagaan melalui restrukturisasi dan modernisasi organisasi agar dapat beradaptasi dengan tantangan zaman.

Tidak kalah penting, lanjut dia, melakukan modernisasi bisnis proses melalui digitalisasi proses kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta penyederhanaan bisnis proses di lingkungan TNI.

"Dukungan TNI diperlukan terhadap agenda prioritas pemerintah dengan mengawal implementasi program strategis nasional seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pengentasan masyarakat dari kemiskinan, dan program prioritas lainnya," ujarnya.

Rini berharap TNI mampu mendukung dan melakukan transformasi digital pemerintah di internal TNI untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif, efisien, berintegritas, dan adaptif.

Keterpaduan layanan digital, kata dia, tidak hanya tentang integrasi sistem, tetapi harus membawa dampak nyata bagi masyarakat.

Menteri PANRB memandang perlu mengoptimalkan transformasi digital dan keamanan siber di lingkungan TNI untuk meningkatkan kinerja organisasi serta kesiapan untuk menghadapi tantangan pertahanan modern.

Lebih lanjut, dia mengapresiasi beberapa capaian reformasi birokrasi dan tata kelola yang telah diraih TNI. Dari beberapa indikator yang dilakukan pengukuran, capaian TNI secara umum sudah sangat baik.

"Hal tersebut menunjukkan komitmen TNI dalam membangun reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya terus mendorong TNI untuk memaksimalkan ruang perbaikan, terutama dalam meningkatkan keberlanjutan dan inovasi pelayanan publik di lingkungan TNI.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dilakukan di lingkungan TNI. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 22 unit kerja yang memperoleh predikat wilayah bebas korupsi (WBK) mandiri.

"Penerapan zona integritas pada unit-unit kerja strategis di TNI perlu untuk memperkuat budaya antikorupsi serta tata kelola yang transparan dan akuntabel," pungkas Rini.