"Tugas Pemerintah Pusat dan para menteri adalah bekerja secara sektoral, ada pertanian, pendidikan, ekonomi, perdagangan. Tetapi sektoral itu tentu ditempatkan di wilayah, sehingga gubernur bertugas melaksanakan tugas sektoral tersebut di wilayahnya masing-masing," kata Wapres saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja di Kementerian Dalam Negeri, Selasa.
Dalam menjalankan tugas pemerintahan, peran masyarakat merupakan hal utama dalam mewujudkan pembangunan. Sehingga, kepala daerah diharapkan dapat terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
"Seperti yang disampaikan bahwa Pemerintah Pusat adalah tangan kanan kepala daerah, sedangkan tangan kirinya adalah Menteri bersama Kapolri dan Panglima TNI. Jadi harus ada keseimbangan di antara kita, dan kebetulan ada 34 gubernur dan 34 menteri, jadi semuanya seimbang," tambahnya.
Wapres juga mengatakan bahwa tidak ada prioritas dalam program Kabinet Kerja karena semua sektor merupakan prioritas yang dapat berjalan seimbang.
"Semua adalah prioritas, artinya tidak ada prioritas. Jadi semua kegiatan dalam negeri ini saling mengikat dan membutuhkan, ekonomi penting, sosial dan keamanan juga penting. Semuanya saling berhubungan satu sama lain," jelasnya.
Dia menekankan tidak ada satu bidang yang lebih penting dari bidang yang lain, karena untuk kepentingan rakyat semuanya adalah prioritas.
"Yang dibutuhkan adalah hal terkait penggeraknya, perlu keahlian dan pendidikan, soal bagaimana meletakkan semuanya secara bersamaan," ujarnya.
Sebanyak 34 gubernur dan Kapolda dari seluruh provinsi di Tanah Air menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Kabinet Kerja yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa.
Rakornas tersebut digelar dalam rangka membentuk sinergitas kinerja Pemerintah Pusat dan daerah selama lima tahun ke depan.
Dalam Rakornas tersebut, para gubernur mendapatkan penjelasan mengenai kondisi politik dan ekonomi Negara saat ini serta berbagai persoalannya.
"(Rakornas) Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, dalam rangka menekan pemborosan, bagaimana caranya berkoordinasi dengan kapolda. Kemudian penting bagi daerah untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangannya, karena baru 33 persen yang lapor," kata Mendagri Tjahjo Kumolo.
Hadir dalam Rakornas tersebut adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Kapolri Jendral Pol. Sutarman, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
