"Karena itu sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan, khususnya dari Kaltim. Kebetulan saya mendapatkan jodoh dari Kaltim, maka saya siap menjadi wakil Kalimantan untuk memperjuangan apa yang menjadi program prioritas pemerintah daerah agar kemajuanSamarinda (ANTARA News) - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyatakan siap menjadi perwakilan Kalimantan di pemerintah pusat dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah se-Kalimantan.
Melalui siaran pers yang diterima di Samarinda, Rabu, disebutkan Kalimantan merupakan daerah potensial yang patut mendapat perhatian khusus pemerintah pusat.
Ketika membuka Rapat Kerja Gubernur se-Kalimantan tentang Percepatan Penyelesaian Konektivitas, Pemenuhan Energi dan Ketahanan Pangan Regional Kalimantan di Jakarta, ia mengatakan pemerintah pusat tidak ingin Kalimantan menjadi daerah yang terus digaruk sumber daya alamnya, namun tidak memberi dampak yang signifikan terhadap kemajuan daerah, katanya
"Karena itu sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan, khususnya dari Kaltim. Kebetulan saya mendapatkan jodoh dari Kaltim, maka saya siap menjadi wakil Kalimantan untuk memperjuangan apa yang menjadi program prioritas pemerintah daerah agar kemajuan pembangunan di daerah berjalan baik dan kesejahteraan rakyat terwujud," ujarnya.
Terkait batas wilayah negara, Ferry mengajak semua pihak untuk mencermati masalah tersebut. Batas wilayah yang dimaksud diharapkan dapat menjadi garda terdepan negara, sebab di Kalimantan terdapat sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga harus dipikirkan bersama, khususnya mengenai tata ruang wilayah.
Ia mengatakan untuk memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang siap memberikan pelayanan mudah dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Saya pastikan, tidak ada yang dipersulit untuk menyelesaikan masalah tata ruang pada periode Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersama Kabinet Kerja yang ada," kata Ferry.
Menurut dia, hal ini yang juga diperintahkan Presiden Joko Widodo agar diperhatikan seluruh menteri Kabinet Kerja. Melalui kemudahan ini tentu akan menciptakan konektivitas yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama Kalimantan
Ia menegaskan jika seluruh pemerintah daerah di Kalimantan mendapat hambatan dari pengusaha untuk melakukan pembebasan lahan, dengan tujuan pembangunan, maka pemerintah daerah harus tegas bahwa negara yang memiliki dan menguasai lahan.
Kemudian, kata Ferry, jika terjadi konflik lahan di daerah, yang harus diperhatikan pemerintah daerah adalah menghentikan permasalahan tersebut. Kepada pihak-pihak yang berkonflik ditegaskan bahwa negara yang akan mengambil alih lahan tersebut.
Ini penting sebab, menurut Ferry, jika ada konflik tentang lahan, maka lahan tersebut dipastikan tidak bermanfaat apa-apa, karena persoalan sosial pasti muncul, sehingga masalah ini harus diselesaikan terlebih dulu. Caranya, lahan tersebut diambil alih negara, kemudian masalah sosialnya diselesaikan.
Pewarta: Masnun
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
