Kemenkes cermat sisir anggaran agar tak ganggu layanan kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyisir atau mengidentifikasi secara cermat anggaran di kementerian tersebut agar tidak mengganggu pelaksanaan layanan dan program kesehatan bagi masyarakat, menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran.

"Kita melakukan reprioritisasi dari anggaran-anggaran yang bisa dipotong. Sudah diidentifikasi cukup banyak," kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kepada ANTARA usai mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI yang digelar secara tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Diketahui, berdasarkan data Pemerintah, anggaran Kementerian Kesehatan bernilai Rp105,7 triliun untuk 2025 dan dengan adanya mandat efisiensi itu, Budi menyebutkan pihaknya bakal melakukan efisiensi senilai Rp19 triliun.

Lebih lanjut, dia menyampaikan mendukung kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 itu.

"Saya juga setuju bahwa banyak yang masih bisa dipotong, itu sudah kami lakukan," kata dia.

Namun, pembahasan lebih lanjut terus dilakukan agar penggunaan anggaran yang tersisa benar-benar mampu mengoptimalkan segala layanan dan program kesehatan dari pemerintah tetap dapat dinikmati oleh masyarakat.

Ke depannya, dia pun menekankan bahwa penyisiran anggaran yang sedang dibahas oleh Kemenkes itu perlu mendapatkan persetujuan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini mesti setuju dulu, kan. Kalau sudah instruksi Bapak Presiden, kami jalani," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo secara resmi mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk efisiensi sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto menginisiasikan arahan efisiensi anggaran agar kas negara dapat digunakan untuk program yang lebih berdampak langsung terhadap masyarakat.

Dia menyebut Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan.