Beijing (ANTARA News) - Para pemimpin demonstrasi di Hong Kong berkeras akan melakukan aksi unjuk rasa di beberapa jalan di Beijing awal pekan ini bersamaan dengan pelaksanaan pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2014.

Laporan media setempat pada Sabtu menyebutkan, kelompok mahasiswa anggota Federasi Mahasiswa Hong Kong pekan lalu mengancam akan berunjuk rasa saat para pemimpin forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik berkumpul agar tuntutan mereka untuk penyelenggaraan pemilihan umum bebas di Hong Kong didengar.

Sejak beberapa bulan silam mereka telah memprotes keputusan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok pada 31 Agustus silam yang menolak keinginan warga Hong Kong untuk memilih sendiri pemimpin kota itu pada 2017.

Terkait penyelenggaraan KTT APEC 2014, pengamanan di seluruh wilayah Beijing ditingkatkan, termasuk di seluruh pintu masuk dan keluar Beijing.

Unit pasukan khusus dikerahkan ke beberapa titik di Beijing, hingga wilayah perbatasan Beijing dengan sejumlah daerah.

Pasukan khusus juga disiagakan di sepanjang jalan yang akan dilalui para delegasi dan pimpinan Ekonomi APEC dari 21 hotel berbintang tempat mereka menginap ke gedung penyelenggaraan pertemuan APEC di China National Convention Center dan Yanqi Lake.

Namun belum dapat dipastikan apakah para mahasiswa dapat memasuki Tiongkok.

Warga Hong Kong bebas mengunjungi Tiongkok selama mereka memiliki izin perjalanan khusus yang dikeluarkan oleh otoritas Tiongkok daratan. Namun, petugas perbatasan Tiongkok berhak melakukan penolakan.


Dikritik

Pemerintah Tiongkok menuai kritik dari organisasi Amnesty International karena membebaskan 76 aktivis pro-demokrasi Hong Kong yang melakukan aksi protes damai bulan lalu.

Pernyataan resmi Amnesti Internasional yang disampaikan di sela konferensi APEC pada Jumat (7/11).

Direktur Riset Asia Timur Amnesti Internasional Roseann Rife mengatakan para pemimpin ekonomi APEC harus segera bertindak terhadap aksi penahanan aktivis Tiongkok aratan yang menyuarakan dukungan terhadap Hong Kong.

"Para pemimpin itu seharusnya menjadikan momentum APEC ini untuk bersuara dan meyakinkan Presiden Xi bahwa para aktivis itu hanya menyuarakan kebebasan berpendapat mereka dengan cara damai, dan membujuk agar membebaskan mereka".

Bulan lalu, polisi Tiongkok menahan orang-orang yang memiliki hubungan dengan aktivis prodemokrasi, khususnya di Beijing, Jiangsu, dan kota-kota di selatan seperti Guangzhou dan Shenzhen, yang berdekatan dengan Hong Kong.

Mereka, menurut Rife, ditangkap karena menyebarkan foto-foto di Internet untuk menggalang dukungan, serta mencukur rambut untuk solidaritas, atau berencana pergi ke Hong Kong untuk mendukung aksi protes.

"Sensor negara Tiongkok telah berupaya membredel foto-foto tersebut dan memblokir segala jenis mentions di Internet tentang aksi pro-demokrasi itu. Sementara itu, siaran di TV dan media cetak harus melalui persetujuan dan komentar dari pemerintah".

"Gelombang penahanan yang ini adalah bagian dari serangan terhadap hak asasi sejak Presiden Xi menjabat. Ini bertolak belakang dengan klaim Xi bahwa HAM akan dijunjung tinggi di Tiongkok pada 2020," tegas Rife.

Menurut dia, selama setahun terakhir sudah lebih dari 60 aktivis yang ditahan bertepatan dengan peringatan 25 tahun aksi kekerasan terhadap aktivis pro-demokrasi pada 1989 dan di sekitar Tiananmen Square.

Jelang KTT APEC 2014, Pemerintah Tiongkok juga mencegah sejumlah aktivis China Darat untuk pergi ke Beijing. Aktivis yang berada di Ibu Kota juga dipaksa meninggalkan Beijing menjelang pertemuan ke-22 pemimpin Ekonomi APEC.

Pewarta: Rini Utami
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014