Mensos ajak perguruan tinggi Jatim berkolaborasi entaskan kemiskinan

Surabaya (ANTARA) - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf mengajak perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di wilayah Jawa Timur untuk berkolaborasi dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

"Kami ingin bergandengan tangan (dengan perguruan tinggi), berkolaborasi, bersinergi, serta saling memperkuat dalam upaya pengentasan masalah kemiskinan," kata Saifullah Yusuf usai penandatanganan MoU Kementerian Sosial dan Forum Rektor Indonesia Jawa Timur di Graha Unesa, Surabaya, Senin.

Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara seksama dan berbasis data terbaru, efektif, serta tepat sasaran.

Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, menargetkan kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen pada 2025 atau paling lambat 2026.

Sementara itu, lanjutnya, dalam lima tahun ke depan, angka kemiskinan secara keseluruhan diharapkan mampu turun di bawah lima persen.

"Target ini sangat optimistis. Oleh karena itu, kami ingin semua pihak mengambil peran, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga perguruan tinggi," ucapnya.

Ia menekankan pentingnya pendekatan dimana setiap pihak tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bekerja bersama dalam satu sinergi.

Hal tersebut, katanya, untuk memastikan langkah yang terukur dan berbasis kajian akademis, sehingga pihaknya menggandeng perguruan tinggi di wilayah tertentu.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul, sapaan akrabnya, juga memastikan jika penyaluran bantuan sosial (bansos) tetap berjalan tanpa pengurangan anggaran.

"Tidak ada masalah dalam penyaluran bansos. Sekarang pun sudah dalam proses penyaluran," ujarnya.

Bahkan, jika diperlukan, pemerintah siap menambah anggaran bansos sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, kata dia, saat ini pemerintah masih fokus menuntaskan pemutakhiran data penerima bantuan agar lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Setiap dua hingga tiga bulan sekali, data penerima bansos akan diperbarui. Jadi, mohon dimaklumi jika ada penerima yang mendapat bantuan pada triwulan pertama, tetapi tidak di triwulan kedua," ujarnya.