"Presiden Jokowi tanpa tedeng aling-aling harus menyampaikan ketegasan Indonesia dalam implementasi AEC (MEA)," kata Hikmahanto Juwana melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan Presiden harus menentukan apakah Indonesia telah siap untuk mengimplemetasikan MEA. Bila benar Indonesia telah siap maka pemerintah harus memastikan agar rakyat dan pelaku usaha Indonesia tidak dirugikan dengan implementasi itu.
Saat ini menurut dia, sejumlah pihak mengkhawatirkan Indonesia akan banyak dirugikan bila MEA diimplementasikan. Beberapa negara ASEAN dinilai akan gencar untuk mempromosikan melakukan investasi di ASEAN, padahal yang dipromosikan sebenarnya pasar Indonesia.
"Hal ini mengingat pasar ASEAN bertumpu pada pasar Indonesia karena populasi ASEAN yang berjumlah 550 juta orang hampir setengahnya berada di Indonesia," ujar dia.
Dia menilai siapa yang mengusai pasar Indonesia berarti menguasai pasar ASEAN. Oleh karenanya dalam KTT ASEAN yang membahas MEA Presiden Jokowi harus menyampaikan kondisi Indonesia yang sebenarnya.
"Presiden tidak bisa demi solidaritas tetap mengimplementasi AEC (MEA) bila kepentingan Indonesia banyak dirugikan," tukas dia.
KTT ASEAN berlangsung 12-13 November 2014 di Myanmar. Presiden Jokowi dikabarkan telah berada di sana untuk menghadiri pagelaran internasional tersebut.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
