Peserta upacara berasal dari lintas sektor di antaranya pegawai Kemenkes, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Palang Merah Indonesia, perwakilan Pusdokkes Polri, perwakilan Puskes TNI, serta perwakilan Unit pelaksana Teknis dan RS Vertikal Kemenkes RI.
HKN ke-50 tahun ini mengambil tema "Indonesia Cinta Sehat", dengan subtema "Sehat Bangsaku Sehat Negeriku". Tema ini bermakna penting untuk menjadikan budaya hidup sehat sebagai bagian keseharian bangsa Indonesia
"Peringatan HKN emas tahun ini, merupakan sebuah momentum yang harus kita manfaatkan untuk meningkatkan tekad dan semangat kita semua, untuk lebih memberi makna pada masyarakat akan pentingnya kesehatan," kata Menkes.
Dalam kesempatan itu, Menkes menjelaskan bahwa pencanangan Dinas Pembasmian Malaria pada 1959 oleh Presiden Soekarno menjadi titik awal kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam pembangunan kesehatan guna mengatasi permasalahan bangsa yakni merebaknya penyakit malaria yang merenggut ribuan jiwa penduduk Indonesia.
Pada 1963, dinas tersebut kemudian berganti nama menjadi Komando Pemberantasan Malaria (KOPEM). Pembasmian malaria dilakukan dengan menggunakan obat Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT) yang disemprotkan secara massal di rumah-rumah di Jawa, Bali, dan Lampung.
Penyemprotan secara simbolis dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 12 November 1959 di Desa Kalasan, Yogyakarta. Lima tahun kemudian, lebih kurang 63 juta penduduk telah mendapat perlindungan dari penyakit malaria.
Karena itu, pada 12 November 1964, keberhasilan pemberantasan malaria tersebut diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional yang pertama.
BPJS Kesehatan
Lima puluh tahun berselang sejak peringatan HKN ke-1. Kini, di tengah meningkatnya penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan, bertambahnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, serta distribusi obat yang semakin baik, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan kesehatan.
Terobosan-terobosan pun dilakukan dalam rangka pembangunan kesehatan.
“Kita patut bersyukur bahwa sejak 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan telah berfungsi menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai satu kesatuan Sistem Kesehatan Nasional (SKN)”, ujar Menkes di hadapan peserta upacara.
Menkes menyampaikan, selain mendorong kepesertaan mandiri, pemerintah telah menyediakan bantuan iuran bagi seluruh masyarakat miskin, dan secara bertahap menggabungkan semua sistem pembiayaan kesehatan dari daerah agar memenuhi asas-asas portabilitas dalam payung JKN dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
Dari sisi pelayanan, ketersediaan fasilitas pelayanan terus ditingkatkan dan sistem rujukan berjenjang terus dibangun secara bertahap untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pembiayaan serta mutu pelayanan.
Pada kesempatan tersebut, Menkes juga menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah menyediakan 10 persen anggaran pembangunannya untuk kesehatan, membuat peraturan daerah untuk Kawasan Tanpa Asap Rokok, memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dari APBD, serta membangun fasilitas pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas di daerah.
“Di era desentralisasi, otonomi daerah serta demokratisasi yang telah kita pilih sebagai pola penyelenggaraan pemerintahan, daerah berperan besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi," demikian ujar Menkes dalam upacara yang diakhiri dengan simulasi penanggulangan Ebola itu.
Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi sehatnegeriku.com.
Editor: Copywriter
Copyright © ANTARA 2014
