Kemenhan jamin efisiensi tidak ganggu tugas menjaga kedaulatan negara

“Jadi, tetap menjadi prioritas karena bicara operasional kan bukan hanya alutsista saja, tetapi juga manusianya, yakni bagaimana human capital (sumber daya manusia, red.) ini bisa bekerja, menjaga kedaulatan Indonesia, keutuhan, dan keselamatan bangs

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjamin bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak mengganggu tugas untuk menjaga kedaulatan negara.

“Karena kedaulatan, kemudian keutuhan wilayah, itu harga mati. Tanpa adanya itu, kita tidak bisa membangun, ekonomi kita tidak stabil, dan ini sangat dibutuhkan apalagi dengan kebijakan pemerintah pusat yang memang ingin membangun Indonesia menjadi bangsa yang maju, berdaulat, dan unggul,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat, ketika ditanya jurnalis mengenai kebijakan efisiensi anggaran.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan maupun pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) tidak akan terdampak kebijakan efisiensi tersebut.

“Ya pengadaan alutsista ini sifatnya kan bukan temporer. Jadi, memang sudah multiyears (kontrak tahun jamak). Apa yang sudah direncanakan dan sudah dalam proses procurement (pengadaan) itu terus berjalan, dan harapannya kami bisa terus memperkuat karena menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan postur pertahanan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa kesejahteraan prajurit tetap menjadi prioritas Kemenhan di masa efisiensi saat ini.

“Jadi, tetap menjadi prioritas karena bicara operasional kan bukan hanya alutsista saja, tetapi juga manusianya, yakni bagaimana human capital (sumber daya manusia, red.) ini bisa bekerja, menjaga kedaulatan Indonesia, keutuhan, dan keselamatan bangsa kita,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa anggaran Kemenhan pada 2025 mengalami efisiensi sebesar 16,24 persen atau sekitar Rp26 triliun.

Ia menjelaskan bahwa hal yang diefisiensikan adalah yang bersifat administratif, seperti perjalanan dinas, pembangunan yang dianggap tidak prioritas, pengadaan kendaraan, rapat, hingga diskusi kelompok terpumpun.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa akan ada adaptasi atau modifikasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Kemenhan dan TNI dalam Rapat Kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

Rapat tersebut membahas perubahan anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.