PANRB: "Citizen centric" fondasi transformasi digital pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa semangat keterpaduan dan responsif terhadap kebutuhan publik atau citizen centric merupakan fondasi transformasi pemerintahan dengan dukungan digital.

"Transformasi pemerintahan dengan dukungan digital bertujuan untuk menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat kapan pun dan di mana pun. Di Indonesia, langkah serupa bisa diterapkan melalui prototipe awal portal layanan publik dalam satu platform terpadu yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan sekat birokrasi instansi pemerintah," kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan keterpaduan layanan digital tidak hanya tentang integrasi sistem, melainkan harus membawa dampak nyata bagi masyarakat.

Transformasi pemerintahan dengan dukungan digital mengadopsi konsep moments of life yang mencakup perjalanan hidup manusia dari lahir hingga tutup usia.

"Dengan pendekatan ini, kita berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan digital pemerintah tidak hanya relevan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Rini juga menyampaikan layanan digital merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal.

Layanan digital pemerintah mencakup berbagai layanan yang terwujud melalui integrasi proses bisnis, terdiri atas layanan antarpemerintah dengan pemerintah, layanan pemerintah kepada pegawai, layanan pemerintah kepada masyarakat, dan layanan pemerintah kepada institusi bisnis.

"Potensi jangka panjang dampak percepatan pemerintah digital diharapkan akan mampu mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia," ujar Rini.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjabarkan lima hal yang menjadi komponen transformasi digital.

Ia menuturkan pentingnya membangun infrastruktur digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau; teknologi pemerintah digital yang citizen centric dan terpadu; serta ekosistem dan industri digital yang adaptif, inovatif, dan sinergis.

Meutya juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan ruang digital, utamanya bagi generasi penerus bangsa serta urgensi penajaman literasi digital.

Regulasi tegas akan segera disusun untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan literasi digital bagi anak-anak serta orang tua, serta memastikan adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku dan penyebar konten berbahaya.

"Kita harus melakukan segala daya untuk melindungi anak di ruang digital dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi mereka belajar, bermain, dan tumbuh. Kami mengajak seluruh masyarakat dan media untuk membantu kami mengamankan ruang digital dengan memperkuat literasi," jelas Meutya.