Scholz: Eropa tidak akan menerima demiliterisasi Ukraina

Berlin (ANTARA) - Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan pada Minggu (16/2) bahwa negara-negara Eropa tidak akan mendukung proses perdamaian yang mengecualikan Kiev atau yang mengharuskan Ukraina untuk melakukan demiliterisasi.

"Ukraina harus tetap menjadi negara demokratis dan berdaulat, tidak ada keputusan yang boleh diambil tanpa melibatkan mereka. Kami, sebagai orang Eropa, tidak akan membiarkan hal itu terjadi," ujar Scholz dalam debat televisi yang berlangsung sengit dengan para lawan politiknya menjelang pemilu pada 23 Februari.

Scholz juga memastikan bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin Eropa di Paris pada Senin (17/2) untuk membahas perkembangan terbaru dan rencana perundingan antara AS dan Rusia mengenai Ukraina.

"Kami akan bertemu untuk mencapai kesepakatan terkait hal itu, dan kami tidak akan membiarkan siapa pun memutuskan, misalnya, bahwa Ukraina harus didemiliterisasi. Sebaliknya, Ukraina membutuhkan militer yang sangat kuat agar tidak diserang lagi," tegasnya, merujuk pada tuntutan Moskow mengenai netralitas permanen dan demiliterisasi Ukraina.

Scholz juga menekankan bahwa Eropa harus terlibat dalam negosiasi perdamaian Ukraina, mengingat perannya sebagai pendukung utama negara itu, baik secara ekonomi maupun militer.

"Kami tidak bisa dikesampingkan. Eropa telah memberikan dukungan lebih besar kepada Ukraina dibandingkan AS," kata Scholz.

"Tentu saja, kami harus memiliki suara dalam proses ini. Tidak akan ada jaminan keamanan yang dibuat tanpa keterlibatan kami atau tanpa persetujuan kami," ujar dia lebih lanjut.

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mulai membahas kemungkinan proses perdamaian di Ukraina secara langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin tanpa berkonsultasi dengan negara-negara Eropa.

Utusan khusus Trump untuk Rusia dan Ukraina, Keith Kellogg, menyatakan dalam Konferensi Keamanan Munich akhir pekan lalu bahwa negara-negara Eropa tidak akan diundang dalam pembicaraan damai AS-Rusia mengenai Ukraina.

Namun, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan kepada para mitranya di Eropa pada Rabu lalu bahwa negara-negara Eropalah yang harus mengirim pasukan ke Ukraina sebagai bagian dari potensi penyelesaian damai.

"Jika pasukan ini dikerahkan sebagai penjaga perdamaian di Ukraina pada tahap tertentu, maka mereka harus ditempatkan dalam misi non-NATO. Mereka juga tidak akan berada di bawah perlindungan Pasal 5," ujar Hegseth, seraya menambahkan bahwa dalam jaminan keamanan apa pun, tidak akan ada pasukan AS yang dikirim ke Ukraina.

Sumber: Anadolu