Program MBG di Kapuas tunggu instruksi pemerintah pusat

Kuala Kapuas (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Aswan, menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di wilayahnya masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.

"Sampai saat ini kita masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program ini," kata Aswan di Kuala Kapuas, Senin.

"Jika sudah ada instruksi resmi, kami segera berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk mendistribusikan makanan bergizi kepada para siswa," tambahnya.

Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan gizi siswa dan mendukung kualitas pendidikan melalui asupan makanan yang sehat dan bergizi.

Menurut dia, program MBG dirancang untuk membantu siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Dengan pemberian makanan gratis, diharapkan para siswa dapat lebih fokus belajar di sekolah tanpa terkendala masalah kelaparan atau kurangnya nutrisi.

Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kesiapan dalam pelaksanaan program ini.

"Kami perlu memastikan bahwa distribusi makanan berjalan lancar, baik dari segi penyediaan bahan makanan, pengolahan, hingga pendistribusiannya ke sekolah-sekolah," katanya.

Pemerintah pusat menggagas program MBG sebagai bagian dari kebijakan nasional guna meningkatkan kesejahteraan siswa dan menekan angka stunting di Indonesia. Namun hingga saat ini pelaksanaan program di daerah masih menunggu kepastian mengenai anggaran dan mekanisme distribusinya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas berharap program ini segera dapat direalisasikan, mengingat manfaat besar yang akan dirasakan oleh para siswa.

"Kami siap menjalankan program ini begitu ada instruksi lebih lanjut. Semoga dapat segera terealisasi demi mendukung kesehatan dan prestasi belajar anak-anak di Kapuas," demikian Aswan.

Sebelumnya, program MBG ini direncanakan pelaksanaannya pada 20 Januari 2025, kemudian ditunda pada 3 Februari, dan kembali ditunda sambil menunggu instruksi pemerintah pusat.