Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memfinalisasi data guru yang berhak menerima insentif.
Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan perlunya data final yang dirumuskan tiga kementerian terkait dan BPS.
"Ada mekanisme yang disepakati untuk pemutakhiran," kata Mensos di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin.
Dalam hal itu, kehadiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi inspirasi pentingnya pemadanan data sebelum dijadikan acuan program.
Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan Presiden Prabowo menyampaikan akan memberi bantuan kepada para guru non-ASN yang belum bersertifikat pada Peringatan Hari Guru 2024. Ia pun berpegang pada data untuk realisasi kesejahteraan para guru.
"Ini yang memang menjadi ikhtiar kita bersama," kata Mu'ti.
Ia mengatakan validasi dan padu padan data menjadi langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan guru agar tidak terjadi duplikasi.
Pesan senada juga disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy yang mengatakan data guru yang berhak menerima bantuan perlu difinalkan bersama antara Kemensos, Kementerian PPN, Kementerian Dikdasmen, dan BPS.
Ia juga berpesan agar data ini juga selalu dilakukan pemutakhiran.
"Pemadanan data tak bisa berhenti saat menyalurkan, tapi juga saat verifikasi," katanya.
Baca juga: Kemenag anggarkan Rp897 miliar untuk insentif guru non PNS
Baca juga: Pramono siap naikkan insentif guru PAUD di Jakarta dua kali lipat
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
