China desak AS perbaiki keterangan soal Taiwan di laman situs web

Beijing (ANTARA) - Pemerintah China meminta agar Amerika Serikat memperbaiki keterangan soal Taiwan di laman situs web Departemen Luar Negeri AS yang menyatakan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.

"Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, mematuhi prinsip 'satu China' dan tiga komunike bersama China-AS serta menangani masalah Taiwan dengan sangat hati-hati," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Senin (17/2).

Kementerian Luar Negeri AS pada Kamis (13/2) telah menghapus pernyataan di bagian "lembar fakta" situs webnya yang menyatakan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.

Selain menghapus frasa "kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan", halaman tersebut juga mengubah bagian tentang penyertaan Taiwan dalam organisasi internasional, dengan menghapus referensi ke "di mana status kenegaraan bukanlah suatu persyaratan", dan menambahkan bahwa perselisihan Taiwan dengan China harus diselesaikan "bebas dari paksaan, dengan cara yang dapat diterima oleh orang-orang di kedua sisi Selat".

Satu kalimat juga telah ditambahkan yang menjelaskan kerja sama Pentagon dengan Dewan Sains dan Teknologi Nasional Taiwan.

"AS harus berhenti menggunakan Taiwan untuk membendung China, berhenti meningkatkan hubungan dengan Taiwan, berhenti membantu Taiwan memperluas apa yang disebut 'ruang internasional', berhenti mendukung dan mendukung 'kemerdekaan Taiwan' dan menghindari kerusakan lebih lanjut atas hubungan China-AS dan perdamaian serta stabilitas di Selat Taiwan," ungkap Guo Jiakun.

Guo Jiakun menegaskan hanya ada satu China di dunia, dan Taiwan adalah bagian dari China dan pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh China.

"Ini adalah konsensus internasional yang berlaku dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional, dan juga komitmen serius yang telah dibuat AS dalam tiga komunike bersama China-AS," tambah Guo Jiakun.

Dengan Departemen Luar Negeri AS memperbarui lembar faktanya tentang hubungan dengan Taiwan dan menarik kembali posisinya tentang masalah terkait Taiwan, Guo Jiakun menyebut hal itu jelas sangat melanggar prinsip "Satu China" dan tiga komunike bersama China-AS.

"Hal itu juga bertentangan dengan hukum internasional, norma dasar hubungan internasional, dan mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan separatis untuk 'kemerdekaan Taiwan'. Itu adalah contoh lain dari AS yang melakukan kebijakan yang yang salah dengan 'menggunakan Taiwan untuk membendung China'," jelas Guo Jiakun.

Perubahan kalimat tersebut pertama kali diberitakan kantor berita resmi Taiwan pada Minggu (16/2). Kata-kata tentang kemerdekaan Taiwan juga dihapus pada 2022, sebelum kembali dipulihkan sebulan kemudian.

Pemerintah Taiwan menolak klaim kedaulatan Beijing, dengan mengatakan hanya rakyat pulau tersebutlah yang dapat memutuskan masa depan mereka.

Saat ini hanya ada 12 negara yang punya hubungan diplomatik dengan Taiwan yaitu Belize, Guatemala, Paraguay, Haiti, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu, Eswatini dan Vatikan.

Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Taiwan tahun 1979, Washington berkewajiban membantu Taiwan mempertahankan diri, tetapi undang-undang tersebut tidak menetapkan bahwa negara ini akan melakukan intervensi militer jika terjadi invasi atau blokade dari China.