BKSAP DPR temui Parlemen Uni Eropa dorong percepatan IEU-CEPA

Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat antara Indonesia dan Uni Eropa dalam memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis demi kepentingan bersama

Jakarta (ANTARA) - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menemui Parlemen Uni Eropa guna membahas percepatan perjanjian Indonesian-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Dalam lawatan tersebut, Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga menuturkan bahwa perwakilan DPR dan Komite Perdagangan International Uni Eropa sepakat untuk mendorong percepatan IEU-CEPA.

Adapun saat ini perundingan IEU-CEPA sudah mencapai progres 80 persen kesepakatan teks perjanjian.

"Jika perjanjian ini terselesaikan, potensi peningkatan nilai perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa diperkirakan mencapai 2 miliar dolar AS," tutur Ravindra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ravindra menambahkan selain pembahasan soal percepatan perjanjian IEU-CEPA, delegasi BKSAP juga membahas kebijakan ReFuel Eviation Uni Eropa bersama perwakilan parlemen Uni Eropa.

Ia menegaskan pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa penting untuk meningkatkan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) di sektor transportasi udara.

"Kami meminta agar biofuel yang berasal dari palm fatty acid distillate (PFAD) Indonesia dapat diterima sebagai bahan baku berkelanjutan dalam pasar aviasi Uni Eropa," ujarnya.

Wakil Ketua BKSAP menuturkan PFAD Indonesia penting diterima Eropa karena Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) telah mengakui bahan baku ini memenuhi standar SAF.

Selain soal IEU-CEPA dan PFAD, pertemuan BKSAP dengan parlemen Uni Eropa juga membahas pentingnya peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

Hal itu dibahas saat delegasi BKSAP bertemu dengan Ketua Komite Internasional Parlemen Eropa David McAllister dan Ketua Relasi ASEAN Wouter Beke.

"Mereka juga menegaskan komitmen terhadap 'rules-based order' dalam hubungan antarnegara, termasuk dalam penyelesaian sengketa maritim terkait dengan 'nine-dash line' yang harus diselesaikan melalui mekanisme United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)," terangnya.

Lebih lanjut, Ravindra menambahkan dalam pertemuan itu juga dibahas implementasi lima poin konsensus (five-point Consensus) dalam penyelesaian krisis Myanmar.

"Delegasi Indonesia dan Uni Eropa menyatakan keyakinan bahwa proses ini dapat berjalan lancar," kata Ravindra.

Pihaknya mengaku pertemuan BKSAP dengan Parlemen Uni Eropa ditutup dengan pembahasan proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) bersama Wakil Presiden Parlemen Eropa Martin Housik.

"Pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat antara Indonesia dan Uni Eropa dalam memperkuat kerja sama di berbagai sektor strategis demi kepentingan bersama," tegasnya.