Jadi tadi kita sudah bicara mengenai carbon trading dan beliau juga interested untuk membangun carbon trading di Indonesia dan juga investasi-investasi lainnya. termasuk juga di waste management

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup (LH)/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Diaz Hendropriyono menyebut Pemerintah Norwegia tertarik untuk mendukung perkembangan perdagangan karbon di Indonesia.

"Jadi tadi kita sudah bicara mengenai carbon trading dan beliau juga interested untuk membangun carbon trading di Indonesia dan juga investasi-investasi lainnya. termasuk juga di waste management," kata Wamen LH/Wakil Kepala BPLH Diaz Hendropryono usai pertemuan dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen di Jakarta, Rabu.

Wamen LH Diaz mengatakan Indonesia dan Norwegia sebelumnya sudah memiliki kerja sama dalam bidang perubahan iklim, termasuk Pendanaan Berbasis Kontribusi (Result Based Contribution/RBC) yang sudah memasuki tahap keempat atau RBC-4 pada akhir 2024.

Baca juga: RI-Norwegia perpanjang MoU kerja sama iklim dan kehutanan hingga 2030

Dalam RBC-4 menandai pembayaran pendanaan sebesar 60 juta dolar AS atas capaian Indonesia dalam pengurangan emisi gas rumah kaca periode 2019-2020. Pendanaan itu diberikan setelah sebelumnya Indonesia mengajukan hasil dokumen Measurement, Reporting, and Verification (MRV) untuk tahapan keempat pada 2023.

Sebelumnya Indonesia telah menerima tiga kali pembayaran pendanaan yakni 56 juta dolar AS untuk pengurangan emisi tahun 2016-2017 sebesar 11,2 juta ton CO2e, serta 100 juta dolar AS sebagai pembayaran kedua dan ketiga untuk pengurangan emisi 2017-2019 sebesar 20 juta ton CO2e.

"Jadi kita nanti akan membuat semacam investment plan juga untuk yang RBC kelima dan tentunya dibicarakan dengan pihak Norwegia. Kalau yang carbon beda ya, kalau carbon trading setelah 2021, mungkin nanti skemanya bisa dari investasi, bisa kombinasi juga," tutur Wamen LH Diaz.

Baca juga: Indonesia-Norwegia luncurkan RBC-4 untuk aksi iklim

Indonesia sebelumnya sudah meluncurkan perdagangan karbon internasional pada Januari tahun ini, sebagai dari upaya mencapai target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional.

Berdasarkan dokumen iklim Enhanced NDC, Indonesia menargetkan pengurangan emisi sampai dengan 2030 mencapai 31,89 persen dengan upaya sendiri dan sebesar 43,2 persen apabila mendapatkan dukungan internasional.

Terkait kerja sama dalam bidang manajemen sampah dan limbah, Wamen LH mengatakan kolaborasi tersebut harus sesuai dengan Perjanjian Paris dalam yaitu kerja sama internasional untuk mengurangi emisi GRK.

Baca juga: Bursa Karbon targetkan volume perdagangan 750.000 ton karbon di 2025

Baca juga: KLH terus perkuat elemen perdagangan karbon, pastikan transparansi

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025