KLH usulkan sejumlah perubahan dalam MoU kerja sama dengan Norwegia

Perdagangan karbon Indonesia masih memerlukan pengembangan yang signifikan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Norwegia telah mengusulkan beberapa perubahan dalam nota kesepahaman kerja sama kedua negara terkait perubahan iklim.

Seperti yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen dan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Ruth Giverin di Kantor KLH pada hari ini.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Hanif menjelaskan komitmen Indonesia dalam menangani tiga krisis planet termasuk perubahan iklim dan berkolaborasi dengan seluruh pihak, termasuk Norwegia.

Hanif menekankan bahwa Indonesia telah menjalin kerja sama yang baik dalam bidang iklim dan lingkungan hidup bersama Norwegia.

Program kerja sama yang telah dilaksanakan bersama Norwegia antara lain peningkatan cadangan karbon, restorasi lahan gambut, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Dalam kesempatan itu KLH juga mengusulkan beberapa perubahan pada nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) sebelumnya, antara lain terkait penurunan emisi, mekanisme kelembagaan, bentuk kemitraan, Contribution Agreement dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang mengatur pendanaan berbasis kontribusi (Result Based Contribution/RBC) dari Norwegia untuk mendukung kegiatan Indonesia FOLU Net Sink 2030.

Menteri Hanif juga memaparkan langkah Indonesia untuk memulai perdagangan karbon baik skala nasional dan internasional sebagai upaya mencapai target iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

"Perdagangan karbon Indonesia masih memerlukan pengembangan yang signifikan untuk memberi kontribusi bagi pengelolaan aset negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Menteri Hanif.

Dia juga menyatakan keinginan Pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan dan memastikan ekosistem pasar karbon serta mengimplementasikan strategi Mutual Recognition Agreement.

Selain itu, percepatan suplai kredit baik domestik maupun internasional sesuai kebutuhan nasional dan internasional guna memenuhi program dekarbonisasi maupun Net Zero Emission (NZE).