Kemenperin raih pendapatan Rp441,3 miliar tahun 2024, melebihi target

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan telah berhasil mencapai realisasi pendapatan institusi melebihi target yakni Rp441,37 miliar atau128,76 persen dari estimasi yang ditetapkan sebesar Rp342,79 miliar untuk tahun 2024.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu mengatakan pendapatan tersebut berasal dari pendapatan jasa layanan yang dilakukan oleh unit pelayanan teknis (UPT) di lingkungan Kemenperin, seperti Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Politeknik, Sekolah Menengah Kejuruan bidang Industri, serta pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dikatakan dia, dalam pengelolaan anggaran secara efisien, Kemenperin berhasil mengelola pagu anggaran sebesar Rp3,85 triliun, realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 (unaudited) mencapai Rp3,73 triliun atau 96,82 persen.

Jika dikurangi dengan blokir anggaran sebesar Rp71,5 miliar maka realisasi Kemenperin tahun 2024 mencapai 98,65 persen

Lebih lanjut, pada tahun 2024, nilai aset Kemenperin meningkat seiring dengan pembangunan fasilitas baru, yang akan mendukung peningkatan kualitas layanan, seperti pembangunan Indonesia Manufacturing Center (IMC), pembangunan kantor pengelola Kawasan Industri Palu, serta pembangunan gedung pendidikan di SMK-SMAK Bogor dan Politeknik Industri Petrokimia Banten.

“Fasilitas-fasilitas ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan kami, tetapi juga mendukung pengembangan sumber daya manusia yang akan menjadi pilar masa depan industri Indonesia,” katanya.

Menperin mengatakan capaian tersebut juga membuat pihaknya berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan sebanyak 16 kali berturut-turut sejak tahun 2008 hingga tahun 2023.

Sebagai upaya menjaga integritas, Kemenperin terus berupaya menyelesaikan tindaklanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK selaku auditor eksternal dengan melibatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP).

Hingga Semester II tahun 2024, Kemenperin telah menyelesaikan tindak lanjut 82,15 persen rekomendasi BPK.

Agus mengatakan, percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK juga berkontribusi terhadap keberhasilan dalam perolehan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sampai dengan tahun 2024, terdapat 10 satuan kerja di lingkungan Kemenperin yang telah memperoleh predikat WBK-WBBM dan 37 satker telah memperoleh predikat WBK.