BP Taskin sebut Reformasi Agraria kunci capai kemajuan negara

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan bahwa reformasi agraria adalah kunci untuk mencapai kemajuan sebuah negara.

"Reformasi agraria adalah hal yang harus dilakukan apabila kita ingin menjadi negara industri besar. Ibaratnya, kita harus menyelesaikan masalah kita dengan mantan apabila ingin mempunyai pacar baru. Selama reformasi agraria ini tidak selesai, maka kemiskinan akan sulit untuk lepas. Masa depan tidak akan selalu cerah, karena terhantui masalah tanah. Untuk masuk ke industri maju, kita butuh sumber daya alam yang memihak rakyat banyak, terutama tanah," kata Budiman Sudjatmiko di Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakannya dalam acara bertajuk "Aksi Bersama Percepatan Reforma Agraria, Pembangunan Desa, dan Koperasi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan".

Untuk itu, menurutnya, presiden harus memimpin langsung reformasi agraria.

Pihaknya juga meyakini permasalahan reformasi agraria akan terselesaikan apabila partai politik, tentara, polisi, organisasi masyarakat, LSM, dan semua lapisan masyarakat mendukungnya.

"Syaratnya kepolisian dan tentara harus mendukung. Partai politik harus mendukung. Kalau semua lapisan mendukung, maka urusan reformasi agraria ini bisa menggunakan dekrit. Karena, bila presiden mengeluarkan dekrit, tetapi banyak unsur masyarakat yang menolak, itu akan jadi bumerang. Akan banyak urusan tanah yang didistribusikan kepada rakyatnya bisa dicari-cari kesalahannya sebagai korupsi tanah," katanya.

Budiman Sudjatmiko menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menunjukkan keseriusannya untuk mengentaskan kemiskinan, dengan memasukkan reformasi agraria ke dalam Asta Cita.

Senada, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Padjadjaran Ida Nurlinda mengatakan bahwa presiden harus turun langsung menangani reformasi agraria.

"Karena masalah yang sering terjadi adalah masalah tanah adat. Kalau tanpa dukungan penuh pemerintah, tanah negara yang dikembalikan menjadi tanah adat bisa dipelintir jadi kasus korupsi," kata Ida Nurlinda.