Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis 20 Februari 2025 menyatakan momen pelantikan serentak kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 menunjukkan tak ada distorsi dan sekat antara pemerintah pusat dan daerah.
"Pelantikan bersama ini menunjukkan bahwa mulai dari pemerintah pusat hingga daerah tidak ada lagi sekat atau distorsi kebijakan," kata Helmi Hasan lewat pesan elektronik diterima di Bengkulu, Kamis.
Helmi Hasan menilai pelantikan serentak juga menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya seluruh kepala daerah terpilih dari pilkada serentak dilantik dalam satu prosesi oleh presiden.
"Ini juga menjadi modal penting untuk membangun Bengkulu yang lebih baik," kata Helmi.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik kepala daerah terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 pada Kamis (20/2).
Sebelum prosesi pelantikan, para kepala daerah terlebih dahulu berkumpul di halaman Monumen Nasional (Monas) sebelum memasuki area Istana Merdeka secara berbaris, diiringi Drum Band Gita Praja IPDN.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk meninggalkan perbedaan politik dan bekerja demi kepentingan rakyat.
"Walaupun kita berasal dari partai, agama, dan suku yang berbeda-beda, kita adalah satu keluarga besar Nusantara, satu keluarga besar Republik Indonesia. Kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu," kata Presiden Prabowo.
Presiden juga menyampaikan selamat kepada para kepala daerah yang dilantik, menegaskan bahwa mereka telah melalui proses kampanye yang tidak mudah hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, ia meminta para kepala daerah untuk bekerja keras dalam melayani masyarakat.
"Saudara dipilih oleh rakyat. Saudara adalah pelayan rakyat, abdi rakyat, dan harus membela serta memperjuangkan kepentingan mereka. Itu adalah tugas kita," ujar Presiden Prabowo.
Usai pelantikan, para kepala daerah yang telah dilantik dijadwalkan mengikuti pelatihan kepemimpinan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Sementara itu, sebanyak 40 kepala daerah masih menunggu pelantikan karena proses sengketa Pilkada 2024 masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga: DPR: Retreat kepala daerah untuk samakan visi dengan pemerintah pusat
Baca juga: Wamendagri sebut pusat dan daerah perlu sinkron demi swasembada pangan
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
