"Rencana pembentukan panja ini segera kita usulkan dalam rapat paripurna di DPR RI nanti," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Beny Kabur Harman, di Kupang, Sabtu.
Anggota Fraksi Demokrat itu berada di Kupang bersama lima anggota komisi lainnya untuk melakukan kunjungan kerja dan berdialog dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur dan jajarannya.
Mereka membahas sejumlah agenda penegakan hukum, termasuk masalah perdagangan manusia berkedok tenaga kerja Indonesia (TKI/TKW) yang diduga melibatkan oknum petinggi di kepolisian daerah dan Mabes Polri.
Dugaan terlibatnya petinggi kepolisian sempat diungkap anggota Satgas TKI Polda NTT, Rudi Soik--yang saat ini sedang ditahan di Rumah Tahanan kelas IIA Kupang karena penganiayaan .
Menurut Beny, pembentukan Panja itu akan dimaksud sebagai bagian dari alat kontrol penanganan kasus dugaan perdagangan manusia yang diduga melibatkan oknum pejabat teras di jajaran Polda NTT dan Mabes Polri.
Beny mengatakan, bersama anggota Komisi III lainnya, sudah mendesak Kapolda NTT Brigjen Endang Sunjaya untuk secara terbuka dan transparan, menuntaskan kasus ini, meski dugaan kuat dilindungi oleh oknum pejabat teras Polda NTT dan Mabes Polri.
"Kami harap tidak perlu ada yang disembunyikan jika itu memang melibatkan oknum pejabat Polda dan Mabes Polri. Ini demi penegakan hukum," katanya.
Selain pengungkapan keterlibatan oknum aparat Polri, diharapkan Kapolda NTT juga bisa mengungkap aliran dana yang mengalir kepada oknum perwira tinggi.
"Entah dia perwira tinggi di Polda maupun di Mabes Polri, harus tetap dituntaskan. Penegakan hukum harus jalan," katanya.
Menurut anggota DPR RI asal daerah pemilihan NTT I yang meliputi daratan Pulau Flores, Lembata, dan Alor itu, kasus perdagangan manusia di provinsi seribu pulau itu telah masuk dalam kategori extra ordinary crime atau pelanggaran hukum luar biasa.
Karena itu, lanjut dia, penanganannya juga membutuhkan keseriusan oleh semua pihak, termasuk aparat kepolisian di Polda NTT.
Menurut Beny, selama ini penanganan terhadap perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur masih belum serius.
"Saya bisa katakan bahwa selama ini penegakan hukum khususnya perdagangan orang di NTT masih asal-asalan dan belum serius. Saatnya sekarang dibutuhkan keseriusan," katanya.
Pewarta: Yohanes Adrianus
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
